KabarMakassar.com -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Salah satu tersangka merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto berinisial MJA.
Keempat tersangka langsung dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Penahanan tersebut berlaku selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIB Jeneponto.
"Keempat tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 18 November 2026 sampai dengan 7 Desember 2026 di Rutan Kelas IIB Jeneponto," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Selain MJA yang berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kejakri Jeneponto juga menetapkan S selaku mantan Kabid Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dua Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) berinisial MS dan NB.
Heru menerangkan bahwa kasus ini bermula dari proyek pembangunan SPAM jaringan perpipaan di 24 lokasi dengan pagu anggaran mencapai Rp 8.107.927.000. Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sederet penyimpangan, mulai dari penetapan lokasi yang tidak sesuai kebutuhan warga, penyusunan RAB yang diambil alih TFL, hingga penggelembungan harga pembelian pompa serta bak reservoir.
Penyidik juga menemukan adanya kekurangan volume fisik di lapangan serta dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.
Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.279.108.185,52.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 (Primair), serta Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 (Subsidair).
Akhmad Heru memastikan penyidikan kasus ini masih terus bergulir untuk mendalami potensi keterlibatan pihak lain. Tim penyidik juga tengah melakukan penelusuran aset (asset tracing) untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
"Kami mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum serta turut mengawasi pengelolaan keuangan negara agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Akhmad Heru.
Penulis: Nasrullah Patha