KabarMakassar.com -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto bersama DPRD Jeneponto resmi memulai tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pembahasan awal tersebut ditandai melalui Rapat Paripurna Tingkat I yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Didis Suryadi, dan dihadiri oleh Bupati Jeneponto, Paris Yasir. Turut hadir jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya.
Agenda diawali dengan penyerahan dokumen Ranperda oleh Bupati Jeneponto kepada Ketua DPRD Jeneponto yang dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara penyerahan. Langkah ini menjadi penanda dimulainya tahapan pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam penjelasannya, Bupati Jeneponto Paris Yasir menyampaikan bahwa pengajuan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 merupakan langkah pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyesuaian regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih sesuai dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Rangkaian rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jeneponto terhadap Ranperda yang diajukan pihak eksekutif. Setelahnya, Bupati Jeneponto memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pandangan, masukan, serta saran dari masing-masing fraksi.
Proses pembahasan ini merupakan bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah. Tahapan tersebut memberikan ruang bagi eksekutif dan legislatif untuk melakukan pendalaman materi, menyelaraskan substansi, serta memastikan regulasi yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rapat paripurna ini, Pemkab dan DPRD Jeneponto berkomitmen menjalankan proses pembahasan Ranperda secara terarah, komprehensif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Perubahan regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mendukung peningkatan pendapatan daerah, serta menjadi instrumen kuat dalam memperkuat pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto.
Penulis: Nasrullah Patha
