KabarMakassar.com -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan pengadaan lahan seluas 12,42 hektare untuk melanjutkan pembangunan Jalan Bypass Mamminasata Segmen III dan Segmen IV di Kabupaten Maros. Kebutuhan lahan tersebut mencakup 124.243,62 meter persegi yang tersebar di lima desa dan kelurahan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tim Persiapan, dr. Ishaq Iskandar, mengatakan pembangunan lanjutan Bypass Mamminasata menjadi bagian dari pengembangan jaringan jalan di kawasan Metropolitan Mamminasata.
"Pembangunan Jalan Bypass Mamminasata Segmen III dan Segmen IV ini merupakan bagian esensial dari pengembangan jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas kawasan Metropolitan Mamminasata. Tujuannya jelas, yakni memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Maros secara khusus dan Provinsi Sulawesi Selatan secara luas," ujar Ishaq Iskandar, Rabu (30/09).
Berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), kebutuhan lahan untuk Segmen III dan Segmen IV mencapai sekitar 12,42 hektare. Lahan tersebut berada di sejumlah wilayah yang masuk dalam trase rencana pembangunan jalan.
Wilayah yang terdampak meliputi Kelurahan Pettuadae dan Kelurahan Taroada di Kecamatan Turikale. Selain itu, terdapat Desa Bonto Mate’ne di Kecamatan Mandai serta Desa Damai dan Desa Kurusumangae di Kecamatan Tanralili.
Kebutuhan lahan untuk dua segmen tersebut merupakan bagian dari keseluruhan kebutuhan pembangunan Jalan Bypass Mamminasata yang mencapai 44,17 hektare. Dari total tersebut, sebanyak 31,75 hektare telah dibebaskan melalui proses pengadaan tanah pada tahap sebelumnya.
Dengan dilanjutkannya pembangunan Segmen III dan Segmen IV, Jalan Bypass Mamminasata diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah di kawasan perkotaan Mamminasata. Jalur tersebut juga diproyeksikan menjadi salah satu akses pendukung pergerakan masyarakat dan distribusi barang dan jasa.
Selain mengurangi beban lalu lintas pada ruas jalan yang telah ada, keberadaan bypass diharapkan memperpendek akses menuju sejumlah kawasan kegiatan. Di antaranya kawasan ekonomi, permukiman, pusat perdagangan dan jasa, serta simpul transportasi seperti Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.
Ishaq mengatakan proses pengadaan tanah akan dilakukan melalui tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menyiapkan mekanisme tersebut untuk memastikan proses pembebasan lahan berjalan sesuai prosedur.
Tahapan pengadaan tanah terbagi dalam tiga fase. Tahap pertama merupakan persiapan yang meliputi pemberitahuan, pendataan awal, konsultasi publik, hingga penetapan dan pengumuman lokasi.
Tahap berikutnya adalah pelaksanaan yang mencakup inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah, hingga pelepasan objek. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan tahap penyerahan hasil pengadaan tanah.
Pemprov Sulsel menargetkan seluruh proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu tahun atau paling lambat pada 2026. Setelah persoalan lahan diselesaikan, pekerjaan fisik pembangunan Segmen III dan Segmen IV dijadwalkan berlangsung mulai 2027 hingga 2030.
Pembangunan jalan tersebut menjadi bagian dari pengembangan konektivitas kawasan Mamminasata yang mencakup Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar. Dengan tersedianya jaringan jalan yang lebih terhubung, akses pergerakan orang maupun barang di kawasan tersebut diharapkan dapat semakin terbuka.
"Melalui langkah terukur ini, Pemprov Sulsel optimistis konektivitas antarwilayah di kawasan Metropolitan Mamminasata akan semakin tangguh, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam menopang daya saing daerah di masa depan," pungkasnya.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
