KabarMamuju.com — Masa jabatan segera berakhir tahun ini, Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pimpinan Bawaslu daerah untuk terus bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.
Selain itu, Bawaslu daerah diminta mempersiapkan pelatihan bagi internal dan eksternal, termasuk pelatihan pengawas pemilu bagi peserta Pemilu 2024.
"Tahun 2022 sudah ada perekrutan di 25 provinsi. Sisanya tahun ini dan seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota akan habis jabatan pada bulan Agustus. Tahun ini memang tahun seleksi. Tentunya Bapak/Ibu bisa menyelesaikan tugas sampai akhir dengan tanggung jawab," katanya saat membuka Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2022 dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (20/2).
Bawaslu Kabupaten/Kota tahun ini juga diminta untuk memberikan usulan program pada tahun ini. Herwyn menyatakan hal ini akan dipertimbangkan oleh Bawaslu RI (pusat). "Nanti anggarannya bisa dimasukkan dalam APBN Perubahan," tutur dia.
Mengenai anggaran, dirinya pun memberikan penekanan tentang mekanisme penerimaan dana hibah non-pemilihan (pilkada). Bawaslu menurutnya sudah mengeluarkan petunjuk teknis dalam penerimaan anggaran non-pillkada melalui Surat Edaran (SE) Nomor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Langkah-Langkah Persetujuan Penerimaan Danah Hibah Non Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota. "Kami berharap itu diperhatikan supaya tidak ada persoalan," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, bakal ada redesain pelatihan dan diklat yang akan dilaksanakan dan/atau di bawah koordinasi divisi sumber daya manusia, organisasi, dan pendidikan pelatihan (SDMO Diklat).
"Pelatihan teknis bisa dilakukan oleh bagian atau divisi teknis, tetapi tetap di bawah koordinasi divisi SDMO Diklat. Termasuk dalam pelatihan pengawas kepada peserta pemilu akan diadakan divisi SDMO Diklat," terang dia.
Sejauh ini, pelatihan karakter, ungkap dia, sudah mulai dilakukan. "Pelatihan sosio kulutural dalam pengembangan karakter sudah dilakukan tahun 2022. Nantinya akan ada lagi pelatihan-pelatihan karakter lainnya seperti pelatihan keagamaan agar dalam bekerja tetap menjaga integritas," jelas mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ini.
Herwyn pun mengingatkan Bawaslu daerah untuk melakukan evaluasi perekrutan pengawas ad hoc.
"Ini agar ada perbaikan. Termasuk juga ada pembinaan kepegawaian sesuai NPSK (norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen). Ini akan dibuat lebih rinci lagi," imbuh dia.
Perlu diketahui, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pimpinan dari seluruh Bawaslu Provinsi dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kegiatan ini dalam upaya membuat koordinasi program kerja kelembagaan Bawaslu secara hirarki berjalanan maksimal.
