KabarMakassar.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Fraksi Api, Sangkala Saddiko, meminta pemerintah mengevaluasi kembali data penerima bantuan sosial (bansos) setelah menerima keluhan warga mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran bantuan.
Sorotan itu disampaikan Sangkala saat instrupsi dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Ranperda Perubahan APBD 2026, di lantai II Balaikota Makassar Ruang Sipakatahu, Sabtu (26/09).
Menurut Sangkala, persoalan muncul pada penggunaan sistem desil dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan. Ia menyebut masyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 menjadi kelompok yang diprioritaskan memperoleh bantuan.
Namun, berdasarkan keluhan yang diterimanya saat melakukan reses, terdapat warga yang dinilai mampu tetapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan.
"Saya menyarankan istilah desil-desil ini perlu dievaluasi. Masyarakat, Pak, kami dibombardir pertanyaan," kata Sangkala dalam rapat paripurna.
Ia mencontohkan adanya warga di sebuah kompleks perumahan yang disebut bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan dalam valuta asing, tetapi masih memperoleh bantuan.
"Kalau dipikir, memang tidak ada utangnya di bank, tidak ada utangnya di mana, karena uangnya banyak, di sana kan gaji dolar," ujarnya.
Sangkala juga mengungkap keluhan lain dari masyarakat terkait penerima bantuan beras. Ia menyebut ada warga yang memiliki kendaraan tetapi tetap mendapatkan bantuan.
"Kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak dapat melihat rumah saya. Kenapa rumah tetangga saya itu ada mobilnya, dia dapat bantuan beras," katanya.
Selain dugaan penerima yang tidak sesuai kondisi ekonomi, Sangkala menyebut dirinya juga menerima laporan mengenai bantuan beras yang sempat diberikan kepada warga tetapi kemudian diminta kembali oleh petugas.
"Konon ada masyarakat itu sudah dikasih beras, diminta kembali oleh petugas itu," ungkapnya.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar data penerima bantuan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Sangkala mengatakan persoalan bansos juga menjadi salah satu keluhan yang berulang disampaikan warga ketika dirinya melakukan reses, termasuk terkait Program Keluarga Harapan (PKH).
"Ketika saya melakukan reses, ini lagi yang dipersoalkan, persoalan bantuan PKH dan sebagainya," katanya.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pendataan dan penentuan penerima bantuan sehingga keluhan masyarakat tidak terus berujung kepada anggota DPRD di daerah pemilihan.
"Jangan kami menjadi biang tempat maki-maki warga masyarakat," tukas Sangkala.
Penulis: Nursinta
