KABARBUGIS.ID – Petani di Kabupaten Soppeng mengeluh sudah tiga tahun atau enam kali musim tanam tak menanam padi. Petani menyebut hal ini terjadi karena adanya proyek irigasi milik Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan (BBWSP) Jeneberang di sekitar sawah mereka.
"Proyek dari Balai Pompengan ini kami anggap merusak. Petani sudah 3 tahun atau 6 kali panen tidak ditanami padi lantaran proyek irigasi tersebut berhenti," kata Ketua Gapoktan Sipurennue Idris, Sabtu (10/6).
Dikutip detik sulsel Lokasi proyek itu berada di Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Keberadaan proyek tersebut membuat jalan petani semakin tinggi yang mengakibatkan air sawah semakin dalam dan tidak bisa ditanami padi.
"Karena proyek itu, sawah kami semakin dalam dan tidak bisa ditanami padi. Airnya sampai di lutut orang dewasa," jelas Idris.
Idris menuturkan, luas lahan sawah kurang lebih sepanjang 3 km panjang sawah yang tidak bisa ditanami karena proyek bermasalah itu. Ada dua kecamatan yang terdampak yakni, Lalabata dan Ganra.
"Dulu waktu bikin akses jalan masuk untuk material proyek digali sawahnya orang, sampai tidak bisa ditanami karena terlalu dalam. Akses jalan yang dibuat juga tidak bisa dilalui. Dikasih naik saja tanahnya, tidak rata. Motor taksi (ojek gabah) saja tidak bisa lewat," ungkapnya.
Namun Idris mengaku tidak mengetahui pasti proyek itu karena tidak pernah melihat ada papan bicara proyek di lokasi. Petani hanya mengetahui pengerjaan sambungan irigasi Tinco yang dikerjakan oleh Balai Pompengan itu dilakukan sejak 2020.
"Sebelum ada proyek kita tetap menanam padi, sekarang tidak bisa. Kurang lebih 50 petani atau pemilik lahan di kelompokku yang terdampak. Kami hanya menuntut perbaikan sawah supaya bisa ditanami," jelasnya.
Sementara itu, salah seorang perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan (BBWSP) Jeneberang, Firdaus mengaku tidak mengetahui persis soal proyek tersebut. Dia mengaku sedang cuti.
"Kalau begitu silahkan datang ke Kantor Balai. Saya tidak bisa kasih infonya berhubung sedang cuti," akunya.
Sementara itu, anggota DPRD Sulsel Selle Ks Dalle menuturkan, pihaknya telah menerima aspirasi dari masyarakat soal proyek yang dianggap merusak pendapatan petani. Dia akan memastikan nama proyek tersebut.
"Saya akan memastikan proyek itu sejak kapan dimulai, kalau tidak berlanjut apa masalahnya. Masyarakat juga tidak tahu siapa penanggung jawab proyek, makanya saya akan koordinasi dengan pihak Balai, bagaimana sesungguhnya itu kegiatan, apakah berhenti, karena faktanya, sudah beberapa musim tanam masyarakat tidak menanam padi di proyek itu," ucapnya.
Selle menyampaikan ada masyarakat yang secara terpaksa membersihkan sendiri lahannya dengan menyewa alat berat. Tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memanggil Balai untuk rapat dengar pendapat (RDP).
"Ini jelas mengganggu kegiatan petani. Kami akan follow up ini, nanti akan kita pastikan dulu, jika sudah pasti kami akan RDP dengan masyarakat dan Balai," jelasnya.
