Langsung ke konten
News

Idrus Marham Bela Kinerja Bahlil, Soroti Investasi ESDM Rp13,9 Miliar Dolar AS

Idrus Marham mempertanyakan penilaian buruk CELIOS terhadap Bahlil Lahadalia dan meminta evaluasi kinerja Menteri ESDM berdasarkan data serta indikator yang transparan.

Nofisari Diperbarui
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (Dok: Sinta KabarMakassar)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (Dok: Sinta KabarMakassar)

KabarMakassar.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan penilaian buruk terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam evaluasi kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.

Idrus menilai, penilaian terhadap seorang menteri semestinya tidak berhenti pada skor survei. Capaian program, realisasi investasi, penerimaan negara, hingga dampak kebijakan terhadap masyarakat juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Pernyataan itu disampaikan Idrus setelah Bahlil memperoleh skor minus 159 dalam evaluasi kinerja kabinet yang dipaparkan pada Minggu (11/10). Skor tersebut menempatkan Bahlil dalam daftar menteri dengan penilaian terburuk.

Bagi Idrus, angka tersebut perlu diuji dengan indikator yang jelas dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia menilai penilaian kinerja tidak semestinya mengabaikan hasil kerja kementerian yang dipimpin Bahlil.

“Publik bukan hanya menyaksikan gebrakan, kebijakan, dan eksekusi program yang dilakukan Bahlil, tetapi juga merasakan hasilnya,” kata Idrus.

“Karena itu, penilaian harus melihat apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” lanjutnya.

Idrus kemudian menyoroti sejumlah capaian sektor ESDM. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam bahan pemberitaan, realisasi investasi sektor ESDM pada semester I 2025 mencapai 13,9 miliar dolar AS, meningkat sekitar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain investasi, sektor ESDM mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp138,37 triliun sepanjang 2025 atau mencapai 108,56 persen dari target awal.

Produksi minyak bumi juga tercatat sebesar 605.300 barel per hari, sedikit di atas target 605.000 barel per hari.

Data tersebut menjadi salah satu konteks yang menurut Idrus perlu diperhitungkan dalam pembahasan kinerja Kementerian ESDM. Meski demikian, capaian investasi, penerimaan negara, dan produksi minyak tidak dengan sendirinya menggambarkan seluruh aspek kinerja kementerian.

Indikator lain, seperti ketahanan pasokan energi, keterjangkauan harga, kualitas pelayanan, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat, juga perlu diperiksa untuk memperoleh penilaian yang lebih menyeluruh.

Atas dasar itu, Idrus mempertanyakan parameter yang digunakan CELIOS dalam memberikan skor kepada Bahlil.

“Saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil survei, ini tidak faktual,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa survei publik memang memiliki peran penting dalam demokrasi, tetapi hasilnya harus ditopang metodologi dan analisis yang transparan.

“Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Secara umum, survei memang lazim menjadi instrumen demokrasi yang bisa menjadi cermin suara publik,” kata Idrus.

Namun, menurut dia, survei dapat kehilangan kredibilitas apabila kesimpulannya tidak disertai penjelasan memadai mengenai metode dan indikator yang digunakan.

“Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis, sehingga survei tidak bablas menjadi senjata opini yang menyesatkan,” tuturnya.

Dalam daftar evaluasi yang sama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh skor minus 158, sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat skor minus 103.

Idrus menegaskan, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Akan tetapi, ia meminta agar penilaian terhadap pejabat negara didasarkan pada fakta dan ukuran yang dapat diuji.

Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap hasil evaluasi tersebut.

“Kalau begini, ini bukan hasil survei lagi. Ini sudah hasil konspiratif,” kata Idrus.

“Kalau punya agenda lain, silakan. Jangan agenda lain dibungkus dengan hasil survei,” tambahnya.

Menurut Idrus, keterbukaan metodologi menjadi penting agar publik dapat menilai sendiri apakah kesimpulan sebuah evaluasi sejalan dengan data yang digunakan. Dengan demikian, perdebatan mengenai kinerja menteri dapat berlangsung berdasarkan fakta, bukan semata-mata pada skor atau persepsi.

 

Penulis: Nursinta

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua