KabarMakassar.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Ilham Arief Sirajuddin (IAS), berharap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar di 24 kabupaten/kota se-Sulsel dapat berlangsung secara aklamasi.
Ia ingin proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah berjalan kondusif tanpa menimbulkan perpecahan di internal partai.
Harapan tersebut disampaikan IAS kepada wartawan di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jalan Ammanagappa, Makassar, Selasa (20/10).
Menurut IAS, mekanisme aklamasi bukan berarti mengesampingkan demokrasi. Ia menilai, kesepakatan bersama justru dapat menjadi jalan untuk menjaga soliditas kader apabila seluruh pihak mampu membangun komunikasi sebelum Musda berlangsung.
“Kita berharap, karena Partai Golkar ini partai yang sangat menjunjung demokrasi. Tetapi demokrasi itu kan tidak harus selalu dilaksanakan dalam sebuah konsensus,” ujar IAS.
Ia menjelaskan, penyelesaian dinamika dalam pemilihan ketua di tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan melalui pendekatan personal dan dialog antarkader. Cara tersebut diharapkan mampu mempertemukan kepentingan para kandidat tanpa harus menciptakan persaingan yang berujung pada konflik internal.
IAS mencontohkan pendekatan yang dilakukan DPP Golkar sebagai salah satu cara membangun kesepahaman di antara kader. Menurutnya, komunikasi perlu dikedepankan agar seluruh pihak dapat menerima proses organisasi dengan baik.
“Kita mau seperti apa yang dilakukan oleh DPP, melalui pendekatan-pendekatan personal dan pemahaman,” katanya.
IAS mengingatkan, persaingan dalam kontestasi kepemimpinan partai perlu disikapi secara dewasa. Sebab, perbedaan dukungan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kekecewaan di antara kader.
“Karena kan kita tahu bahwa politik ujungnya adalah kepentingan. Mari kita duduk sama-sama,” tuturnya.
Ia tidak ingin proses Musda justru meninggalkan persoalan yang berpotensi mengganggu konsolidasi partai setelah pemilihan selesai. Menurutnya, kekecewaan kader dapat berdampak terhadap keberlangsungan organisasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.
“Tidak perlu ada konsensus yang bisa jadi konsensus itu memberikan efek. Efeknya seperti apa? Efeknya ada kemarahan, ada kecewa,” ungkapnya.
IAS melanjutkan, situasi tersebut perlu dihindari karena dapat memengaruhi soliditas Golkar di daerah. Ia mengingatkan, kekecewaan yang berlarut-larut bahkan bisa membuat kader memilih meninggalkan partai.
“Kemarahan, kecewa itu bisa memberikan efek mundur atau pindah dan lain sebagainya. Kita tidak mau seperti itu,” tegasnya.
Karena itu, IAS berharap seluruh kader mampu menempatkan kepentingan organisasi di atas persaingan antarkandidat.
“Kita harapkan di Golkar yang ada ini betul-betul dewasa dalam menghadapi agenda-agenda politik seperti konsolidasi organisasi,” tambahnya.
Di sisi lain, DPD I Golkar Sulsel telah menyiapkan agenda konsolidasi organisasi melalui pelaksanaan Musda di 24 kabupaten/kota. Seluruh tahapan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.
IAS mengatakan, jadwal konsolidasi disusun dengan mempertimbangkan masa kerja kepengurusan yang telah ditetapkan DPP Golkar. Menurutnya, waktu yang tersedia harus dimanfaatkan untuk menuntaskan pembenahan organisasi sebelum memasuki tahapan penguatan kader menuju Pemilu 2029.
“Partai Golkar Sulawesi Selatan sudah mengagendakan Musda di kabupaten/kota harus berakhir di Desember 2026,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Musda Golkar Kabupaten Maros dijadwalkan berlangsung pada 2 November 2026. IAS menyebut Maros menjadi daerah pertama yang dipersiapkan karena prosesnya dinilai telah siap untuk dilaksanakan.
“Insyaallah tanggal 2, Kabupaten Maros yang pertama yang sudah siap dan tidak ada dinamikanya, kita sudah bisa langsung,” katanya.
Setelah Musda tingkat kabupaten/kota selesai, konsolidasi akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan.
IAS menargetkan konsolidasi di tingkat kecamatan rampung pada April, sedangkan konsolidasi tingkat desa dan kelurahan ditargetkan selesai pada Juli. Setelah itu, partai akan memfokuskan perhatian pada penguatan kapasitas kader untuk menghadapi agenda pemilu.
“Setelah Musda kabupaten/kota, kita minta kabupaten/kota menyelesaikan konsolidasi di kecamatan sampai bulan April dan konsolidasi di tingkat desa dan kelurahan sampai bulan Juli,” paparnya.
Ia berharap seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal agar Golkar memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kader menghadapi Pemilu 2029.
“Sehingga efektif kita akan tuntas konsolidasi organisasi, paling tidak bulan Juni atau Juli, baru kita masuk konsolidasi kader,” lanjut IAS.
Selain mendorong Musda berlangsung kondusif, IAS menekankan pentingnya mempertimbangkan ketokohan calon ketua di setiap daerah. Menurutnya, pemilihan pemimpin partai tidak hanya berkaitan dengan dukungan pemilik suara, tetapi juga perlu memperhatikan kedekatan kandidat dengan masyarakat.
Ia menyebut pendekatan survei dapat digunakan untuk melihat sejauh mana seorang kandidat dikenal dan memiliki hubungan dengan masyarakat di wilayahnya.
“Selain dukungan, memang saya dalam melihat ketokohan untuk pimpinan di kabupaten itu melalui pendekatan survei,” ungkapnya.
IAS berharap, ketua yang terpilih nantinya merupakan figur yang tidak hanya mampu mengelola organisasi, tetapi juga memiliki kedekatan dengan masyarakat dan potensi elektoral yang memadai.
“Sehingga orang yang terpilih betul-betul kalau dilihat dari pendekatan survei akan ketahuan bahwa memang dia tokoh yang punya kedekatan dengan masyarakat, punya tingkat elektoral yang cukup,” ujarnya.
Terkait mekanisme Musda, IAS menjelaskan bahwa para pemilik suara tetap memiliki peran dalam menentukan kepemimpinan partai di tingkat kabupaten/kota. Karena itu, para kandidat diharapkan membangun komunikasi dengan seluruh pihak yang memiliki hak suara.
Bagi IAS, rangkaian Musda tersebut menjadi bagian penting dari konsolidasi Golkar Sulsel untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat bawah.
Penulis: Nursinta
