Langsung ke konten
News

Hamka B Kady Dorong Aturan Ojol Masuk Revisi UU LLAJ

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady soroti regulasi ojek online dalam revisi UU LLAJ serta pemanfaatan pajak kendaraan bermotor untuk pemeliharaan jalan.

ardiyanti Diperbarui
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady (Dok: Ist).
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady (Dok: Ist).

KabarMakassar.com - Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan (Sulsel) Hamka B. Kady menyoroti keberadaan ojek online (ojol) yang telah memiliki sejumlah pengaturan melalui kebijakan Pemerintah.

Atas dasar itu, Hamka mengingatkan ketentuan yang sudah ada perlu diselaraskan dengan landasan hukum yang akan dibentuk melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Ditegaskannya, pembentukan norma dalam UU menjadi dasar penyesuaian berbagai regulasi turunannya, termasuk Perpres maupun Peraturan Menhub.

“Kami berharap nanti kita jabarkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan, soal apa yang disampaikan Saya perlu bicara ojol misalnya walaupun ada peraturan Perpres, tapi Perpres itu dibawah Undang-Undang. Undang-Undang nya dulu, Perpresnya akan menyesuaikan lagi nanti dan selanjutnya kepada Peraturan Menteri Perhubungan,” ujar Hamka, Kamis (18/11).

Selain persoalan transportasi roda dua, Hamka turut menyoroti pembahasan mengenai pemanfaatan pajak kendaraan bermotor untuk preservasi atau pemeliharaan jalan.

Ia menyebutkan, ketentuan mengenai penggunaan penerimaan terkait kendaraan untuk preservasi jalan perlu dikaji bersama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.

Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan penerimaan tersebut agar dapat mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan.

Hal ini juga berkaitan dengan konsep earmarking tax, yakni pengalokasian penerimaan pajak untuk tujuan tertentu.

“Biaya STNK dan lain-lain selama ini dalam Undang-Undang disebutkan digunakan untuk preservasi jalan. Ini akan kita bicarakan dengan Menteri Keuangan, karena ini juga berkaitan dengan pajak. Bagaimana mekanismenya, itu akan menjadi pembahasan nanti,” ungkapnya.

Hamka mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan YLKI, MTI, dan KAWAT dalam konsultasi publik tersebut.

Ia memastikan masukan dari para pemangku kepentingan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut, baik dalam perumusan norma UU maupun penyusunan peraturan pelaksana.

“Saya kira semua apa yang menjadi masukan di sini, menjadi positif bagi kami, banyak sekali saya dapat masukan. Mudah-mudahan dengan teman-teman dan Pimpinan akan kita bahas lebih lanjut untuk menyempurnakan Undang-Undang ini,” tukas Hamka.

 

Penulis: Nursinta

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua