KabarMakassar.com -- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menyebut kehadiran desk investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Sulsel akan mempermudah koordinasi pelayanan perizinan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Layanan tersebut diharapkan membantu masyarakat dan pelaku usaha mengurus perizinan yang membutuhkan rekomendasi maupun kewenangan kementerian.
Andi Sudirman mengatakan, keberadaan representatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Sulsel akan memudahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berkoordinasi terkait berbagai kebutuhan dokumen maupun kendala administrasi perizinan.
Menurutnya, koordinasi yang selama ini dilakukan dengan kementerian di tingkat pusat dapat lebih mudah ditangani melalui perwakilan kementerian yang berada di daerah.
"Dengan adanya nanti representatif daripada Kementerian Investasi/Hilirisasi di Sulawesi Selatan, terutama di PTSP, itu memudahkan teman-teman kami di PTSP untuk berkoordinasi, termasuk dalam rangka kemungkinan biasa kan ada kebutuhan dokumen yang kurang atau apa segala macam, lebih mudah untuk diolah di daerah masing-masing," kata Andi Sudirman.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan desk investasi di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11).
Andi Sudirman menjelaskan, desk investasi juga diharapkan membantu mempercepat proses pelayanan perizinan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan manfaat dari kegiatan investasi yang diajukan.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel sebelumnya telah memiliki layanan desk online pada PTSP untuk menangani perizinan yang menjadi kewenangan provinsi. Kehadiran desk investasi kementerian akan melengkapi layanan tersebut, khususnya untuk perizinan yang membutuhkan rekomendasi pemerintah provinsi tetapi kewenangannya berada di kementerian.
"Dan kalau sudah ada nanti kementerian dan desk investasi-nya di sana, tentu bisa melihat peluang-peluang dan memudahkan masyarakat yang butuh penyandangan perizinan, terutama yang melewati rekomendasi misalnya provinsi, adalah perizinannya dari kementerian. Kementerian kan sudah ada di daerah," ujarnya.
Ia menilai pembukaan desk investasi merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya representatif kementerian di daerah, komunikasi terkait kebutuhan perizinan diharapkan dapat berlangsung lebih langsung.
"Ini sangat bagus, ini adalah sebuah inovasi inisiatif daripada kementerian, terutama Pak Wamen untuk turun bagaimana membuat ada representatif nantinya, sudah dikirim ya. Itu akan memudahkan masyarakatlah berkomunikasi langsung dengan representatif kementerian dan langsung dengan juga dari provinsi," tuturnya.
Andi Sudirman berharap keberadaan desk investasi dapat memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta membantu masyarakat memperoleh pelayanan perizinan yang lebih mudah.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
