KabarMakassar.com -- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan daerah kepada Komisi VII DPR RI, mulai dari penguatan konektivitas hingga dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah provinsi juga mendorong dukungan kebijakan dan insentif untuk memperkuat sektor industri serta posisi Sulsel sebagai hub ekonomi Indonesia Timur. Hal itu disampaikan pada kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Sulawesi Selatan, Jumat (09/10)
Andi Sudirman mengatakan, pengembangan Sulsel sebagai penghubung kawasan Indonesia Timur perlu ditopang oleh pembangunan lintas sektor. Selain konektivitas, pemerintah provinsi turut menyoroti kebutuhan pengembangan industri, pariwisata, dan UMKM.
“Terima kasih sekali rombongan Komisi VII yang tentu melihat kondisi bagaimana Sulawesi Selatan sebagai hub, terutama sebagai barometer dalam pengembangan industri UMKM, pariwisata dan tentu bidang-bidang lainnya ya,” kata Andi Sudirman, Jumat (9/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sulsel menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan konektivitas, insentif daerah, dan pengembangan industri. Aspirasi itu diharapkan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan pembangunan di Sulsel.
"Kami telah menyampaikan beberapa faktor termasuk bagaimana sekarang yang akhir-akhir ini tentang sistem konektivitas, kemudian tentang insentif daerah, juga terkait masalah perindustrian-perindustriannya,” ujarnya.
Selain infrastruktur dan kebijakan industri, Andi Sudirman menekankan perlunya dukungan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Ia menyebut pemerintah provinsi telah menyalurkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha dan berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat memperluas dukungan tersebut.
“Kita ingin ada sharing untuk daerah, termasuk juga bagaimana ada bantuan-bantuan terkait masalah UMKM-UMKM kita, karena ini banyak sekali kita sudah bantu dan memang jumlahnya tidak sedikit,” katanya.
Andi Sudirman juga berharap kebutuhan pembangunan dan potensi daerah dapat terakomodasi dalam regulasi pemerintah ke depan. Menurutnya, dukungan kebijakan diperlukan agar pengembangan Sulsel dapat berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional.
“Termasuk bagaimana mendorong Sulawesi Selatan ini menjadi sesuatu yang bisa di-incorporate dalam aturan-aturan nanti yang ke depannya,” tuturnya.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
