KabarMakassar.com – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan anggaran APBD Provinsi Sulsel lebih dari Rp700 miliar telah dialokasikan untuk mendukung pembangunan di Kota Makassar.
Anggaran tersebut mencakup sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik yang tersebar di wilayah ibu kota provinsi.
Pernyataan itu disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri peringatan Hari Jadi ke-419 Kota Makassar, yang dilakukan di lantai II Balaikota Makassar ruang Sipakatau, Senin (09/11).
Ia menyebut dukungan anggaran provinsi menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah provinsi (Pemprov) dan Pemkot Makassar dalam mendorong pembangunan daerah.
“Kurang lebih Rp700 miliar anggaran APBD Provinsi masuk di Kota Makassar. Kalau saya sebutkan satu per satu banyak sekali, mulai dari CPI, Sudiang, jalan, dan berbagai pembangunan lainnya,” ungkap Andi Sudirman.
Ia menjelaskan, alokasi tersebut antara lain mencakup pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) dengan anggaran sekitar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
Selain itu, terdapat dukungan pembangunan di kawasan Sudiang, sejumlah ruas jalan, serta bantuan untuk rumah ibadah.
Andi Sudirman juga mengapresiasi perubahan penataan Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembenahan kawasan perkotaan, penataan pedagang kaki lima (PKL), serta peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kota mulai menunjukkan hasil positif.
“Kami mengapresiasi perubahan yang dilakukan, terutama penataan keindahan Kota Makassar. Dua tahun terakhir koordinasi dengan provinsi juga sangat baik dalam pembangunan maupun perkembangan Kota Makassar,” katanya.
Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya pembenahan sistem pengelolaan sampah agar lebih modern. Pemerintah provinsi, kata dia, siap berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kementerian untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk mendukung program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Ia juga menyoroti perlunya solusi bagi PKL yang terdampak penataan kawasan. Menurutnya, penertiban harus diikuti dengan penyediaan lokasi usaha yang layak agar para pedagang tetap memiliki sumber penghasilan.
“Kami siap membantu melakukan kolaborasi dengan Kota Makassar. Bagaimana pemberdayaan kembali mereka yang dipindahkan, termasuk opsi penataan tempat yang dikhususkan bagi UMKM,” tukas Andi Sudirman Sulaiman.
Penulis: Nursinta
