KabarMakassar.com - Juru bicara Gerindra juga Anggota DPR Komisi XI Kamrussamad, menyoroti tujuh menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang dinilai banyak mendapat keluhan masyarakat.
Evaluasi terhadap kinerja para menteri tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan menjawab kebutuhan publik.
Kamrussamad menyebut ada tujuh menteri yang menjadi sorotan, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman.
Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Tiga menteri yang berasal dari Partai Golkar adalah Bahlil, Meutya, dan Maman. Sementara itu, Yandri berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan Raja Juli berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kamrussamad mengakui evaluasi terhadap menteri dari partai koalisi memiliki risiko politik. Namun, langkah tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat soliditas pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Bagaimana supaya figur-figur yang masuk di kabinet ini memenuhi kompetensi,” kata Kamrussamad dalam podcast bersama Akbar Faizal, dikutip Jumat (30/10).
Menurut Kamrussamad, pengisian jabatan di kabinet seharusnya mengutamakan kompetensi dan kemampuan menjalankan program presiden. Ia menilai partai politik memiliki banyak kader profesional yang mampu menjalankan tugas pemerintahan secara efektif.
Karena itu, menteri yang mendapat mandat dari partai politik harus menunjukkan kinerja nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Politisi asal Sulsel itu menilai pemerintahan Prabowo masih memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk memperbaiki kinerja dan membangun respons positif dari publik.
Ia juga menegaskan Prabowo terbuka terhadap masukan mengenai kinerja kementerian, terutama lembaga yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Beliau membuka diri. Menerima masukan dan aspirasi,” ujar Kamrussamad.
Ia mencontohkan keputusan Prabowo mengganti pejabat Badan Komunikasi (Bakom) setelah muncul berbagai keluhan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa presiden dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam mengevaluasi jajaran pemerintahan.
Penulis: Nursinta
