KabarMakassar.com – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Sulsel menjelaskan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai proyek pembangunan tahun jamak atau multiyears yang kebutuhan anggarannya mencapai Rp3,734 triliun pada 2028.
Gerindra mengingatkan besarnya komitmen pembiayaan tersebut harus diperhitungkan secara matang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah juga diminta memastikan keberlanjutan proyek tidak mengorbankan anggaran pelayanan dasar masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Fadel Muhammad Tauphan Anshar, menegaskan pemerintah perlu membuka rincian kegiatan, nilai kontrak, kewajiban pembayaran setiap tahun, serta sumber pendanaan proyek multiyears tersebut.
“Fraksi meminta penjelasan mengenai rincian kegiatan, nilai kontrak, kewajiban pembayaran setiap tahun, sumber pendanaan, dan kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi komitmen tersebut tanpa mengurangi ruang anggaran pelayanan dasar pada tahun berikutnya,” ujarnya usai melihat RAPBD Sulsel 2027, Selasa (10/11).
Dalam dokumen yang menjadi sorotan, kebutuhan anggaran kegiatan tahun jamak tercatat sekitar Rp1,253 triliun pada 2027 dan meningkat menjadi Rp3,734 triliun pada 2028.
Gerindra menilai besaran tersebut membutuhkan perencanaan fiskal yang transparan, termasuk kejelasan kemampuan pemerintah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran.
Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas kesehatan.
"Dukungan tersebut harus disertai kejelasan manfaat serta kesiapan pelaksanaan proyek," tegasnya.
Khusus pembangunan rumah sakit dan rehabilitasi irigasi, pemerintah diminta memastikan kesiapan operasional, ketersediaan tenaga dan peralatan, serta dampak pembangunan terhadap akses kesehatan dan produktivitas pertanian.
Gerindra juga menyoroti anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang mencapai sekitar Rp1,556 triliun, termasuk alokasi rekonstruksi jalan sekitar Rp1,417 triliun.
Pemerintah diminta memaparkan ruas prioritas, lokasi, panjang penanganan, kondisi jalan, dan target kualitas pekerjaan.
Melalui catatan tersebut, Gerindra meminta Gubernur Sulawesi Selatan memberikan jawaban disertai data pendukung sebelum pembahasan RAPBD 2027 berlanjut.
"Keberlanjutan fiskal harus menjadi pertimbangan utama agar proyek pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi kemampuan daerah membiayai kebutuhan dasar masyarakat," tukasnya.
Penulis: Nursinta
