KabarMakassar.com — Gedung Kesekwanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) dirancang memiliki delapan lantai dan akan dilengkapi ruangan khusus bagi setiap anggota dewan.
Pembangunan gedung tersebut masuk dalam rencana lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi kompleks DPRD Sulsel.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan desain gedung Kesekwanan telah dipaparkan dalam rapat kerja bersama pihak terkait, Selasa (29/09).
Menurut Kadir, gedung tersebut tidak hanya difungsikan untuk kebutuhan kesekretariatan, tetapi juga menyediakan ruang kerja bagi masing-masing anggota DPRD.
“Di gedung kesekwanan yang terdiri atas delapan lantai, juga sudah disiapkan ruangan untuk masing-masing anggota DPRD. Jadi, setiap anggota nantinya memiliki ruangan tersendiri,” kata Kadir.
Ia menjelaskan, lantai dua dan tiga gedung Kesekwanan akan digunakan untuk kebutuhan kesekretariatan dewan. Sementara lantai berikutnya diperuntukkan sebagai ruang bagi anggota DPRD.
Desain gedung Kesekwanan dibahas bersamaan dengan rencana pembangunan gedung paripurna yang dirancang memiliki lima lantai.
Kedua gedung tersebut akan memiliki area parkir di lantai dasar. Ruang tersebut tidak digunakan untuk perkantoran dan diperkirakan mampu menampung sekitar 130 kendaraan.
“Untuk lantai dasar kedua gedung tersebut seluruhnya digunakan sebagai area parkir. Kapasitasnya diperkirakan kurang lebih 130 kendaraan,” ujarnya.
Kadir mengatakan, enam gedung dalam proyek rehabilitasi dan rekonstruksi kompleks DPRD Sulsel saat ini telah rampung. Keenamnya yakni gedung tower, gedung aspirasi, gedung kantin, gedung listrik, gedung barang kehormatan, serta gedung subbagian rumah tangga.
“Yang belum selesai adalah gedung paripurna dan gedung kesekwanan. Dalam rapat tadi, kita meminta penjelasan terkait desain kedua gedung tersebut,” katanya.
Komisi D juga meminta perubahan desain ruang Badan Anggaran (Banggar) di lantai dua gedung tower. Kadir menilai ukuran ruangan dalam desain saat ini tidak cukup untuk menampung peserta rapat.
“Kita meminta adanya perubahan desain karena ruangan tersebut terlalu sempit. Kita minta agar dikembalikan ke posisi awal karena ruang Banggar digunakan sekitar 40 orang,” jelasnya.
Jumlah peserta rapat Banggar, kata dia, bahkan dapat mencapai 50 hingga 60 orang karena melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kalau menggunakan desain yang sekarang, ruangan tersebut tidak akan cukup. Apalagi selain anggota Banggar, ada juga tim TAPD, sehingga jumlahnya bisa mencapai 50 hingga 60 orang,” ujarnya.
Kadir menyebut anggaran pembangunan telah tersedia. Desain gedung Kesekwanan dan gedung paripurna ditargetkan rampung pada 20 November 2026.
Setelah desain selesai, proses lelang ditargetkan dimulai pada Desember 2026. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik ditargetkan mulai Januari 2027.
“Desain gedung paripurna dan gedung kesekwanan ditargetkan selesai pada 20 November. Kemudian, pada Desember sudah mulai proses lelang. Mudah-mudahan pada Desember juga sudah ada pemenangnya, sehingga pada Januari pekerjaan sudah bisa mulai dilaksanakan,” tutur Kadir.
Pembangunan kedua gedung diperkirakan membutuhkan waktu sedikitnya 16 bulan hingga maksimal sekitar 24 bulan.
Selama proses pembangunan berlangsung, DPRD Sulsel masih berpotensi menggunakan lokasi sementara. Kadir mengatakan kemungkinan DPRD harus menyewa atau meminjam tempat hingga sekitar satu tahun ke depan.
“Masih ada kemungkinan, bahkan kemungkinannya cukup besar. Kita masih kemungkinan harus menyewa atau meminjam tempat ini kurang lebih satu tahun lagi,” tukasnya.
Penulis: Nursinta
