KabarMakassar.com — Juru bicara Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Sofyan Syam menyoroti minimnya anggaran bantuan sosial (bansos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Alokasi yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sulsel tercatat hanya Rp867,6 juta atau kurang dari 0,01 persen dari total belanja daerah.
Golkar menilai besaran anggaran tersebut belum mencerminkan keberpihakan yang memadai terhadap upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan.
“Besaran ini sulit dibaca sebagai komitmen serius untuk menurunkan kemiskinan, rasio gini, dan tingkat pengangguran terbuka,” ujar Sofyan Syam saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Sulsel 2027 dalam rapat paripurna DPRD Sulsel di gedung sementara DPRD Sulsel kantor Bina Marga jalan AP Pettarani, Kamis (05/11).
Selain anggaran bansos, Golkar juga mencermati alokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp34,32 miliar serta Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp18,23 miliar.
Fraksi menilai dukungan anggaran terhadap sektor pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Golkar mendorong Pemprov Sulsel memperkuat keberpihakan anggaran pada program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Perlu diarahkan agar manfaat belanja daerah dapat dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan," terangnya.
Dalam rekomendasinya, Fraksi Golkar meminta pemerintah provinsi meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengutamakan hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki sasaran yang jelas dan mampu menjawab persoalan sosial ekonomi di Sulsel," tukasnya.
Penulis: Nursinta
