KabarMakassar.com – Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadel Muhammad Tauphan Anshar menyoroti besarnya alokasi belanja pegawai dalam Rancangan APBD (RAPBD) Sulsel Tahun Anggaran 2027 yang mencapai Rp4,244 triliun atau setara 39,5 persen dari total belanja daerah.
Besarnya anggaran tersebut dinilai perlu disertai penjelasan mengenai dampak nyata terhadap produktivitas aparatur sipil negara (ASN) dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gerindra mengingatkan belanja pegawai tidak boleh hanya terserap untuk memenuhi kebutuhan rutin birokrasi tanpa memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat.
Ia menyatakan pihaknya memahami belanja pegawai merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. Namun, pemerintah tetap harus menjelaskan korelasi antara besarnya anggaran dengan kinerja aparatur.
“Fraksi memahami bahwa belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah, tetapi meminta penjelasan bagaimana alokasi tersebut berdampak pada produktivitas aparatur dan mutu pelayanan,” ujarnya, Selasa (10/11).
Menurut Gerindra, besarnya porsi belanja pegawai harus menjadi perhatian karena APBD juga dituntut membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Dalam rancangan anggaran tersebut, total belanja daerah Sulsel diproyeksikan mencapai Rp10,751 triliun. Sementara itu, belanja modal hanya direncanakan sekitar Rp2,544 triliun.
"Perbandingan alokasi ini menjadi perhatian agar anggaran pembangunan tetap memiliki ruang yang memadai,"
Fraksi Gerindra juga meminta agar setiap alokasi belanja modal memiliki sasaran dan manfaat yang jelas, termasuk lokasi pekerjaan, volume kegiatan, penerima manfaat, hingga rencana pemeliharaan aset setelah pembangunan selesai.
“Belanja modal sekitar Rp2,544 triliun harus disertai kejelasan lokasi, volume pekerjaan, penerima manfaat, serta rencana pemeliharaan aset,” tegas Fadel.
Gerindra berharap Pemerintah Provinsi Sullsel memberikan penjelasan berbasis data mengenai efektivitas belanja pegawai dan arah penggunaan anggaran pembangunan.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar struktur RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pembiayaan birokrasi, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Gerindra pada prinsipnya menyatakan siap melanjutkan pembahasan RAPBD 2027. Namun, sejumlah catatan, termasuk proporsi belanja pegawai, diminta mendapat jawaban yang jelas dari pemerintah sebelum rancangan anggaran tersebut disempurnakan.
Penulis: Nursinta
