kabarbursa.com
kabarbursa.com
banner 728x250
News  

Dugaan Korupsi Pengadaan Server PPDB, OPM Gelar Demostrasi di Rujab Gubernur

banner 468x60

KabarMakassar.com — Puluhan massa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (22/08).

Dalam aksinya, massa menuntut beberapa hal, diantaranya adanya dugaan korupsi anggaran pengadaan server penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun 2022-2023.

Pemprov Sulsel

Jendral Lapangan, Sadar dalam keterangannya mengungkapkan, diduga adanya tindak korupsi pada pengadaan server penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun anggaran 2022-2023 sekitar Rp2,3 miliar.

Tak hanya itu, massa juga menyinggung terkait penambahan peserta didik setelah masa PPDB dinyatakan berakhir. 

"Sesuai dengan PPDB tidak ada lagi penerimaan calon siswa baru jika PPDB sudah dinyatakan ditutup yang dimana kurang lebih 2000 siswa siluman yang dipaksakan harus setiap SMAN/SMKN se-Kota Makassar tanpa memperhitungkan payung hukum dan kesiapan tenaga pengajar," terangnya.

Tak hanya itu, OPM juga menyebut adanya dugaan pungutan liar pungli di beberapa SMA/SMK di Makassar.

"Dugaan pungutan liar pungli di SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 7, SMAN 9, SMAN 16, SMAN 20, SMAN 21, SMAN 22, SMKN 2, SMKN 4, dan SMKN 5," terangnya.

"Oleh sebab itu sebagai bentuk penegakan supremasi hukum maka kami dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) OPM menyatakan sikap,"

  1. Mendesak Kemendagri mencopot Gubernur Sulsel
  2. Mendesak Gubernur Sulawesi Selatan mencopot Kadis Pendidikan Sulsel, Sekdis Pendidikan Sulsel, Kabid Dikmen SMAN Disdik Sulsel
  3. Mendesak gubernur Sulawesi Selatan mencopot kepala sekolah di SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4. SMAN 5, SMAN 7, SMAN 9, SMAN 16, SMAN 20, SMAN 21, SMAN 22, SMKN 2, SMKN 4, dan SMKN 5.
  4. Mendesak Gubernur segera mencabut nama-nama yang sudah diserahkan oleh Kabid Dikmen Disdik Sulsel ke setiap sekolah SMAN/SMKN se-Kota Makassar yang berkisaran kurang lebih 2000 calon siswa baru tambahan jalur offline karena bertentangan dengan Permendikbud tentang penambahan rombel jumlah kelas dan juga melanggar undang-undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
  5. Mendesak Gubernur Sulsel mencopot Kadis, Sekdis, Kabi Dikmen SMAN karena tahun ini gagal total melaksanakan PPDB karena tidak maksimal bahkan sangat merugikan bagi warga Kecamatan Makassar, Wajo, Kepulauan Sangkarrang yang belum memiliki SMAN bahkan merugikan calon peserta didik karena PPDB jalur online hanya memberikan kesempatan dua kali mengikuti seleksi padahal tahun sebelumnya sampai 4 kali kesempatan dan terkhusus jalur zonasi tidak tepat dalam menentukan titik.
  6. Mendesak Kejati Sulsel mengusut dugaan penyalahgunaan APBD pengadaan server PPDB online tahun ajaran 2022-2023 dan mengusut dugaan pungli kurang lebih 2000 siswa SMAN SMKN yang dimaksud di atas.

Berdasarkan pantauan di lapangan sempat terjadi ketegangan antar massa dan petugas Satpol-PP.  Aksi saling dorong sempat terjadi karena petugas melarang massa menggelar aksi di depan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel. Hingga berita ini ditertibkan aksi unjuk rasa masih berlangsung.

PDAM Makassar