KabarMakassar.com -- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-BUN) Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024 mengungkap sejumlah keterangan terkait penentuan harga, pengaturan pengadaan melalui e-katalog, hingga dugaan aliran dana hasil markup.
Dalam pemeriksaan saksi mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (12/11), salah satu terdakwa menyebut penentuan harga Rp15.000 per batang dan volume pengadaan 4 juta bibit merupakan arahan Bahtiar Baharuddin, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel saat itu.
Sidang tersebut menghadirkan lima terdakwa yang saling memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Mereka adalah Uvan Nurwahidah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ririn Ryan Saputra Ajnur selaku operator e-katalog, Hasan Sulaiman sebagai pendamping pejabat negara, Rio Erlangga selaku Direktur PT Cipta Agri Pratama, dan Rimawaty Mansur selaku Direktur PT Almira Agro Nusantara.
Dalam keterangannya, Uvan Nurwahidah mengaku bidangnya tidak pernah mengusulkan program pengadaan bibit nanas tersebut. Ia juga menyatakan tidak melakukan survei untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Menurut keterangan yang disampaikan dalam persidangan, penetapan volume pengadaan sebanyak 4 juta batang dengan harga Rp15.000 per batang mengacu pada arahan Pj Gubernur Sulsel berinisial BB dalam pertemuan di Kantor DTPH-BUN pada November 2023.
Keterangan lain disampaikan Ririn Ryan Saputra Ajnur terkait proses pengadaan melalui aplikasi e-katalog. Ia mengungkapkan mendaftarkan produk bibit nanas menggunakan akun PT Almira Agro Nusantara atas permintaan Rimawaty Mansur.
Ririn juga disebut melakukan proses negosiasi melalui akun dinas hingga harga pengadaan disepakati sebesar Rp14.950 per batang. Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan mengenai proses penentuan penyedia dan harga dalam pengadaan bibit nanas.
Sementara itu, Hasan Sulaiman memberikan keterangan mengenai penentuan lokasi penanaman bibit nanas. Dalam persidangan, ia disebut berperan dalam kebijakan penanaman bibit di lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Bone.
Pemilihan lahan tersebut menjadi sorotan karena disebut mengabaikan proposal Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang sebelumnya diajukan kelompok tani. Persoalan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penentuan penerima dan lokasi distribusi jutaan bibit nanas yang diadakan menggunakan anggaran pemerintah.
Keterangan mengenai selisih harga juga muncul dari Direktur PT Cipta Agri Pratama, Rio Erlangga. Ia menyebut harga riil bibit nanas yang disepakati perusahaannya dengan PT Almira Agro Nusantara sebesar Rp10.000 per batang.
Jika dibandingkan dengan harga pengadaan yang disepakati melalui e-katalog sebesar Rp14.950 per batang, terdapat selisih Rp4.950 untuk setiap bibit. Dengan volume pengadaan 4 juta batang, selisih tersebut secara hitungan mencapai Rp19,8 miliar apabila seluruh volume menggunakan perbandingan harga yang sama.
Selain persoalan selisih harga, persidangan juga mengungkap keterangan mengenai dugaan aliran dana yang ditukarkan ke mata uang asing, yakni dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat melalui penukaran valuta asing di Makassar.
Keterangan Rio juga menyinggung dugaan penyiapan dana miliaran rupiah yang ditujukan untuk meredam pengusutan perkara di tingkat aparat penegak hukum. Namun, seluruh keterangan mengenai aliran dana tersebut masih merupakan materi pembuktian yang harus diuji dalam persidangan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan pemeriksaan saksi mahkota menjadi bagian dari upaya jaksa mengungkap keterkaitan peran para terdakwa dalam perkara tersebut.
"Pemeriksaan saksi mahkota hari ini membongkar kedok korupsi proyek bibit nanas ini. Mulai dari penentuan harga yang tidak wajar sejak awal, pengondisian pemenang di e-katalog, hingga penikmat aliran dana hasil markup yang disembunyikan dalam bentuk valuta asing. Semua keterangan ini bersesuaian dan menjadi fakta bagi JPU untuk membuktikan unsur kerugian negara dan permufakatan jahat para terdakwa," tegas Soetarmi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel menyatakan akan menggunakan keterangan para terdakwa untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
