KabarMakassar.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) masih menunggu regulasi pemerintah pusat terkait rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kebijakan tersebut diperkirakan menyasar ratusan guru PPPK paruh waktu di Sulsel, dengan rencana pelaksanaan mulai Januari 2027.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo, mengatakan rencana pengalihan status tersebut telah dibahas di tingkat DPR RI.
Namun, keputusan yang telah dibicarakan di tingkat pusat itu belum bisa langsung diterapkan oleh pemerintah daerah karena masih membutuhkan aturan teknis sebagai landasan pelaksanaan.
"Kemarin kan baru diputuskan dari DPR RI, formasi untuk paruh waktu tanpa tes akan menjadi penuh waktu. Cuma itu masih menunggu implementasinya di daerah juga. Regulasi instruksi dari pusat juga belum ada," ujarnya, Rabu (18/11).
Menurut Anwar, pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum yang dapat digunakan untuk memulai proses perubahan status kepegawaian tersebut. Karena itu, Pemprov Sulsel perlu menunggu terbitnya peraturan maupun keputusan menteri yang mengatur mekanisme pelaksanaannya.
"Pemda masih menunggu peraturan menteri atau berupa putusan menteri, tapi belum ada. Makanya kita ini di daerah menunggu saja aturan dari pusat," tambah Politisi PKB itu.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengangkat guru yang berstatus PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh melalui pengalihan dan diangkat menjadi pegawai pemerintah pusat.
Proses pengalihan yang akan dimulai pada 1 Januari 2027 tersebut akan menyasar 242 ribu guru PPPK Paruh waktu. Pengalihan status dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh itu juga menyasar sekitar 6 ribu guru PPPK paruh waktu yang melaksanakan tugas sebagai guru, tetapi memiliki SK sebagai pelaksana.
Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, pada 21 September 2026 lalu.
Abdul Muti juga menjelaskan, guru yang berstatus PPPK penuh yang memenuhi persyaratan administrasi akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi guru PNS secara bertahap mulai 2027.
Kesempatan seleksi juga diberikan kepada sekitar 172 ribu guru non-ASN yang bertugas di sekolah negeri sesuai persyaratan yang ditetapkan.
“Untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu itu, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp23,0 triliun,”jelas Abdul Muti.
Selain itu, lanjutnya, untuk mengisi kekosongan guru yang diperkirakan mencapai sekitar 464 ribu orang, rekrutmen guru CPNS akan dilakukan secara bertahap mulai 2027.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila