Langsung ke konten
News

DPRD Sulsel Minta Pendapatan 36 Kios Lego-Lego CPI Dihitung Ulang

DPRD Sulsel meminta pendataan ulang pendapatan 36 kios Lego-Lego di kawasan CPI Makassar untuk memastikan potensi PAD dalam APBD 2027.

Nofisari Diperbarui
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid (Dok: Ist)
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid (Dok: Ist)

KabarMakassar.com — Potensi pendapatan dari 36 unit kios Lego-Lego di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar menjadi perhatian serius Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Jumat (13/10).

Persoalan tersebut mencuat setelah pengelolaan Lego-Lego yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), melalui pihak pengelola, direncanakan kembali diserahkan kepada Dinas PSDA mulai Oktober 2026.

Perubahan pengelolaan menyusul berakhirnya kontrak kerja sama dengan pihak sebelumnya.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan potensi pendapatan dari seluruh kios belum dihitung secara pasti.

Sehingga pihaknya meminta dilakukan pendataan ulang untuk mengetahui nilai riil pemasukan yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah pada 2027.

“Lego-Lego itu juga pendapatan. Karena selama ini dikelola oleh BKD, kemudian per Oktober ini akan diserahkan kembali kepada PSDA. Makanya harus dihitung kembali, berapa banyak pendapatan untuk Lego-Lego,” tegas Kadir.

Menurut Politisi Golkar Sulsel itu, keberadaan 36 unit kios tersebut harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan perhitungan target pendapatan daerah.

Dinas terkait juga diminta berkoordinasi dengan badan pendapatan agar angka yang dimasukkan dalam rancangan anggaran memiliki dasar perhitungan yang jelas.

"Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kita harus tahu pasti berapa yang masuk jadi PAD dan berapa yang berputar," ujarnya.

Kadir kemudian menegaskan, belum jelasnya perhitungan pendapatan Lego-Lego menjadi salah satu alasan Komisi D menunda pembahasan lanjutan anggaran Dinas SDACKTR.

Komisi masih menunggu kejelasan sejumlah komponen pendapatan sebelum pembahasan APBD 2027 dilanjutkan.

“Pendapatan memang ada tambahan, tetapi itu juga harus dikoordinasikan dengan badan pendapatan. Untuk Lego-Lego, 36 unit kios ini harus dihitung secara riil. Makanya kami masih menunggu kejelasan soal pendapatan,” tukasnya.

 

Penulis: Nursinta

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua