KabarMakassar.com -- Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Selatan memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan PT Masmindo Dwi Area (MDA) terkait sengketa pembebasan lahan pertambangan emas di Kabupaten Luwu.
Penyelesaian konflik agraria tersebut diharapkan tidak mengganggu operasional perusahaan yang menjadi sumber pekerjaan bagi lebih dari 4.000 warga lokal.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath setelah memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Bupati Luwu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu, serta perwakilan aliansi masyarakat adat dan UMKM lingkar tambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Rano mengatakan sengketa tersebut melibatkan kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda. Sebagian warga mengadukan belum menerima ganti rugi atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah adat atau tanah negara yang dikuasai dan dikelola secara turun-temurun.
Di sisi lain, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat dan Gerakan UMKM Lingkar Tambang meminta aktivitas perusahaan tetap berjalan.
Mereka mengkhawatirkan konflik dan pemblokiran jalan berdampak terhadap pekerjaan ribuan warga yang bergantung pada kegiatan pertambangan.
"Di satu sisi ada RDPU juga permohonan dari pemilik tanah di wilayah pertambangan tersebut yang dianggap belum mendapat ganti rugi dari perusahaan karena tanah-tanah disebut itu tanah adat atau tanah negara yang dikuasai oleh tokoh adat atau masyarakat turun-temurun," ujar Rano kepada Parlementaria.
Menurut Rano, penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan status hukum tanah dan riwayat penguasaannya. Ia menyebut kebijakan Reforma Agraria dapat menjadi salah satu opsi penyelesaian, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, Komisi III juga meminta persoalan tersebut tidak berlarut-larut hingga mengganggu aktivitas perusahaan. Rano menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus membuka ruang dialog bagi pihak-pihak yang bersengketa.
"Hanya yang paling penting adalah Komisi III memfasilitasi agar tidak berhenti kegiatan perusahaan karena di situ ada 4 ribu lebih masyarakat pekerja masyarakat Luwu yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga kalau sampai ada konflik sosial tadi ada pemblokiran jalan dan lain-lain kita minta Pak Kapolda dan seluruh jajaran menertibkan," tegas Rano.
Rano mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima Komisi III DPR RI, perusahaan telah melakukan pembayaran sesuai prosedur.
Meski demikian, masih terdapat persoalan klaim kepemilikan lahan yang diduga tumpang tindih sehingga memunculkan tuntutan pembayaran ganti rugi dari pihak lain.
Karena itu, ia meminta Kapolda Sulsel berperan dalam memfasilitasi mediasi antara perusahaan dan masyarakat. Penyelesaian melalui dialog diharapkan dapat memperjelas persoalan klaim lahan sekaligus mencegah konflik sosial yang lebih luas.
"Fokus kami adalah karena menurut kami perusahaannya tidak salah karena sudah melakukan pembayaran dengan benar dan sudah berjalan, tetapi mungkin ada klaim-klaim tanah lain yang dianggap tumpang tindih untuk pembayarannya. Jadi kita minta Kapolda melakukan mediasi tetapi (tetap) tindak tegas untuk masyarakat biar berjalan perusahaannya," pungkasnya.
Sengketa agraria tersebut berkaitan dengan pembebasan lahan seluas 286,5 hektare di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, untuk proyek pertambangan emas PT Masmindo Dwi Area.
Kelompok Aliansi Peduli Penggaran Lahan Rante Balla dan Anak Adat Rante Balla menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi atas tanah warisan dan tanaman yang mereka klaim.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat bersama Gerakan UMKM Lingkar Tambang mendesak pembukaan blokade jalan agar aktivitas perusahaan dan pekerjaan ribuan karyawan lokal tidak terganggu.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
