KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh didampingi Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo menerima kunjungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (04/06).
Kunjungan kerja senator dari Komite II DPD itu dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai menyampaikan, Komite II saat ini sedang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Alasan Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait pengelolaan sektor pelayaran di tingkat daerah dan nasional.
Baik dalam situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan, serta memperoleh masukan konkret terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada program kemaritiman.
“Seluruh masukan dalam kunjungan kerja ini akan dicatat sebagai referensi untuk pengkayaan muatan materi hasil pengawasan Komite II DPD RI atas pelaksanaan undang-undang dan sebagai masukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan perbaikan tata kelola pelayaran di Indonesia,” jelasnya.
Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan posisi Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sebagai hub Indonesia timur. Oleh karenanya, ada banyak pekerjaan besar yang membutuhkan sokongan DPD untuk membangun Sulawesi Selatan.
“Ada banyak pekerjaan besar di Sulsel ini, saya meminta bantuan dari bapak-bapak (DPD),” ungkapnya.
Ia menuturkan, posisi Sulsel saat ini sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Pulau Sulawesi.
“Kami menjadi provinsi penyangga IKN untuk memenuhi buah-buahannya sampai pasokan bahan pokok. Semua ini membutuhkan dukungan DPD,” ujarnya.
Prof Zudan mengungkapkan bahwa pemprov saat ini terus berbenah. Ekspektasi dan harapan masyarakat Sulsel kepada pemerintah sangat tinggi.
Di sektor transportasi misalnya, logistik harus dipastikan tak mengalami banyak kendala dan harus sesegera mungkin tiba di kota tujuan dengan cepat.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo juga menyampaikan tantangan transportasi di Sulawesi Selatan, khususnya di sektor pelayaran.
Andi Erwin mengatakan, pelabuhan rakyat saat ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ada begitu banyak kapal di Sulsel tidak mengalami perkembangan signifikan padahal tetap beroperasi.
“Saya kira ini tetap perlu mendapat perhatian karena masyarakat tetap memanfaatkannya,” katanya.
Ia menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya untuk membuka rute baru pelayaran dari Pelabuhan Garongkong Barru ke Pulau Kalimantan. Hal ini dilakukan untuk menopang IKN.
“Saat ini, proposal pembukaan rute baru tersebut sisa diserahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,” pungkasnya.
