KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengevaluasi capaian pemerintahan digital untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perubahan sistem dan regulasi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyampaikan laporan progres capaian tujuh indeks utama tahun 2026 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Rabu (26/08).
Laporan evaluasi periode Agustus tersebut menjadi langkah untuk memetakan capaian, mengidentifikasi kendala teknis, serta mendorong intervensi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah peralihan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (Pemdi). Ridwan mengungkapkan, seluruh 20 indikator dalam sistem tersebut mengalami perubahan seiring transformasi yang berlangsung.
Pada 2026, capaian Pemerintahan Digital Sulbar masih berada dalam kategori cukup. Karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menyesuaikan pelaksanaan pemerintahan dengan instrumen penilaian yang baru.
Sementara itu, Arsitektur Pemerintahan Digital Sulbar juga masih berada pada level awal. Menurut Ridwan, kolaborasi antar-OPD diperlukan dalam penyusunan proses bisnis serta penyesuaian terhadap regulasi baru.
Ridwan turut merekomendasikan pelatihan teknis penyusunan proses bisnis perangkat daerah dan penguatan kolaborasi enam OPD penggerak Pemerintahan Digital.
Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dan koordinasi yang tepat dari seluruh instansi terkait agar transformasi pemerintahan digital dapat berjalan lebih optimal.
