KabarMakassar.com -- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan desk investasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan proyek investasi di daerah.
Persoalan perizinan, pembebasan atau ketersediaan lahan, hingga koordinasi antarinstansi menjadi sejumlah kendala yang akan ditangani melalui layanan tersebut.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, mengatakan desk investasi dibentuk untuk mempercepat penyelesaian proyek maupun rencana investasi yang mengalami kebuntuan atau bottlenecking.
emerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi persoalan yang menghambat realisasi investasi.
Hal tersebut disampaikan Todotua saat pembukaan desk investasi di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11).
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan berbagai kendala yang dihadapi investor tidak berlarut-larut sehingga proyek yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan.
"Bisa secepatnya. Karena kan sebenarnya juga keberadaan desk investasi ini, kita juga mau turun untuk memecahkan proyek-proyek atau rencana-rencana investasi yang bottlenecking yang ada di daerah ya," kata Todotua.
Ia menjelaskan, hambatan investasi di daerah umumnya berkaitan dengan proses perizinan, koordinasi antara instansi kementerian, hingga persoalan lahan. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor karena tidak seluruh kewenangan berada pada satu instansi.
"Nah itu kita memang juga punya misi berkoordinasi dengan teman-teman daerah untuk bisa mempercepat pelaksanaan atau merealisasikan dengan segera apa-apa yang menjadi kendala-kendala, hambatan-hambatan, nah sehingga itu bisa segera terealisasi," ujarnya.
Todotua mengatakan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran mengawal proyek-proyek yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Pengawalan tersebut mencakup dukungan terhadap proses pelayanan perizinan hingga pemberian insentif bagi investasi yang akan dilaksanakan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya memberikan perhatian kepada proyek investasi berskala besar. Seluruh proyek yang berkaitan dengan investasi juga menjadi bagian dari upaya pengawalan pemerintah, meskipun pelaksanaan bisnisnya dilakukan langsung oleh pelaku usaha.
"Tentunya semua proyek yang berkaitan dengan yang namanya investasi, Kementerian Investasi punya kewajiban untuk mengawal itu," katanya.
Melalui desk investasi, BKPM berharap persoalan yang selama ini menghambat rencana maupun pelaksanaan proyek dapat diidentifikasi dan dikoordinasikan lebih cepat bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, potensi investasi di Sulsel dapat lebih mudah direalisasikan menjadi kegiatan usaha.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
