KabarMakassar.com — Partai Demokrat menegaskan hingga kini belum pernah membahas kemungkinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi penantang dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Fokus internal partai saat ini masih diarahkan pada pelaksanaan tugas AHY sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta konsolidasi Demokrat menghadapi Pemilu 2029.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat periode 2025–2030, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan spekulasi mengenai AHY sebagai penantang 2029 belum menjadi pembahasan di internal partai. Menurutnya, prioritas saat ini adalah memastikan amanah pemerintahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau bicara penantang, sama sekali saya bisa sampaikan belum pernah ada pembicaraan mengenai itu. Yang menjadi diskursus di internal kami adalah bagaimana AHY sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” tegas Herzaky, beberapa waktu lalu.
Di sisi politik, Demokrat tengah mempersiapkan kekuatan organisasi untuk meningkatkan perolehan kursi parlemen pada Pemilu 2029.
AHY, sebagai Ketua Umum Demokrat, disebut berfokus pada konsolidasi internal, termasuk merekrut calon anggota legislatif, kader, dan figur pemimpin terbaik. Demokrat menargetkan bisa menempati posisi empat atau lima besar di parlemen, meningkat dari posisi kedelapan saat ini.
Meski belum membahas Pilpres 2029, Herzaky menyampaikan Demokrat memiliki pandangan bahwa AHY akan maju sebagai calon presiden setelah masa kepemimpinan Prabowo. Namun, ia tidak merinci apakah hal tersebut merujuk pada akhir periode pertama atau periode kedua pemerintahan Prabowo.
“Yang pasti, Mas AHY akan maju sebagai calon presiden setelah Pak Prabowo. Kan saya bilang setelah Pak Prabowo saja. Itu pembicaraannya tentatif,” ujarnya.
Herzaky juga menegaskan Demokrat saat ini tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Ia meminta seluruh pihak mengawal pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga tuntas, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi otak serta pihak-pihak yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.
Menurutnya, pengungkapan kasus itu penting untuk menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Penulis: Nursinta
