kabarbursa.com
kabarbursa.com
banner 728x250

Debat Pilgub Sulsel Bakal Digelar di 3 Daerah

Debat Pilgub Sulsel Bakal Digelar di 3 Daerah
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulsel, Hasruddin Husain dalam acara sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dikemas diskusi Cafe Demokrasi Prmilihan Serentak tahun 2024 digelar di Makassar, Senin (8/7). Dok Humas KPU Sulsel
banner 468x60

KabarMakassar.com — Menghadapi perhelatan kontestasi Pilkada Serentak 2024, KPU Sulawesi Selatan mulai merancang rencana debat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel maupun bakal calon Bupati/Walikota 24 kabupaten/kota yang dihelat 27 Nopember mendatang.

“KPU Kabupaten/kota diminta untuk menggelar tahapan ini di wilayah masing-masing,”ucap Anggota KPU Sulsel, Hasruddin Husain di Makassar, Senin (8/7).

Pemprov Sulsel

“KPU Sulsel mendesain kegiatan debat itu menggunakan desain teknis kedaerahan, dikembalikan ke semua daerah masing-masing. 24 kabupaten kota ini harus menggelar debat di masing-masing kabupaten kotanya,”sambung mantan Ketua KPU Parepare itu.

Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat ini menuturkan khusus Pilgub 2024, KPU Sulsel berencana menggelar debat di luar Makassar.

Sejauh ini, rencananya setidaknya ada tiga wilayah atau daerah yang menjadi opsi yang dinilai menjadi representasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Debat itu bukan hanya tentang Makassar tapi ada daerah lain, sementara ini kami desain. Tiga daerah betul-betul bisa menjadi representasi dari 24 kabupaten kota yang kita potret pertama Bulukumba, kemudian Palopo, yang ketiga Pareapare sendiri yang merupakan titik tengah,” katanya.

Uceng sapaan Hasruddin menambahkan bahwa, pemilihan ketiga daerah ini tak hanya menjadi representasi Provinsi Sulsel. Tetapi juga bisa memaksimalkan penyebaran informasi secara menyeluruh. Sehingga tak melulu dilaksanakan di Jakarta.

“Melalui secara teknis kedaerahan, harapan kita seperti apa. Semua debat yang dilakukan 24 kabupaten kota kalau misalnya desainnya 3 kali berarti kan 72 (debat). Ditambah dengan provinsi 3 kali, (totalnya) 75 kali debat mampu menyasar semua isu-isu strategis dalam materi debat,”ujarnya.

Mantan Ketua KPU Parepare ini mengaku, pihaknya akan segera membahas soal pengamanan debat di tiga daerah tersebut. Uceng berencana melakukan koordinasi dengan Polda Sulsel dan juga Polres setempat soal keamanan.

“Sementara ini kami sementara mempersiapkan memanggil 24 kabupaten kota setelah kegiata FGD dengan lembaga penyiaran, paling tidak secara teknis kami sudah ada pola yang akan kami bangun tentang fasilitasi dari kabupaten kota. 24 kabupaten kota ini kalau masalah gedung saja, saya yakin pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, itu harus dilakukan,” terangnya.

Uceng menjelaskan alasan KPU Sulsel tidak memasukkan Makassar sebagai lokasi debat Pilgub 2024. Pihaknya ingin terobosan baru, apalagi Makassar sudah sering digelar lokasi debat Pilgub. Ditambah lagi bakal disediakan live streaming.

“Ini tentang representasi sebenarnya wilayah kota, kemudian mempertimbangkan keamanan juga. Bulukumba bagus juga sebagai wilayah paling selatan, Parepare dinamis setiap Pilkada, tetapi selalu berakhir dengan baik,” jelasnya.

Dimana jadwal debat sendiri masuk dalam tahapan kampanye yang masuk pada Oktober dan November selama 60 hari. Uceng berharap, pelaksanaan pola debat bisa terintegrasi antara KPU Sulsel dengan 24 kabupaten kota, tidak boleh saling tumpang tindih.

Selain itu, Uceng juga menekankan KPU Sulsel tidak akan menggelar debat di Bulukumba, Parepare dan Palopo jika ada calon dari daerah tersebut. Sekali pun tidak ada isu strategis yang dibahas dalam debat itu.

“Tapi ya mitigasi kehati-hatian dari KPU. Bagaimana bisa memberikan perlakuan yang sama terhadap bakal calon yang sekarang dan setelah itu sebagai calon. Ini bentuk kehati-hatian sebenarnya,”tandasnya.

Sementara itu, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mendata sebanyak 8,7 juta lebih penduduk selama dua pekan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) Pilkada Serentak 2024. Hal itu berdasarkan data Coklit KPU Sulsel per Minggu (7/7) pukul 15.00 WITA.

Dimana jumlah tersebut tersebar pada 24 kabupaten kota dengan progres Coklit Pilkada mencapai 92,64 persen.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Sulsel Romy Harminto mengatakan, proses Coklit Pilkada telah berjalan 14 hari sejak dimulai pada 24 Juni 2024.

“Progres secara nasional Sulsel menempati posisi ke-5 tertinggi nasional. Proses coklit ini sudah berjalan 14 hari dan tersisa 16 hari ke depan,” kata Romy Harminto dalam keterangan tertulis, Minggu (7/7).

Pantarlih Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjadi daerah pertama di Sulsel yang merampungkan 100 persen Coklit pilkada dengan jumlah 231.986 data pemilih. Disusul Kabupaten Takalar dengan proggres 98,10 persen serta Luwu 97,76 persen.

Proses Coklit pilkada di Kepulauan Selayar tercatat masih paling rendah di Sulsel per 7 Juli. Meski Coklit Pilkada Serentak 2024 masih tersisa waktu kurang-lebih dua pekan, tapi KPU Sulsel menargetkan 24 kabupaten kota sudah merampungkan proses tersebut pada 9 Juli.

“Target di Sulsel kami hari Selasa tanggal 9 Juli sudah rampung semua. Dan kami akan koordinasi dengan teman-teman Bawaslu untuk mendiskusikan dan menindak lanjuti jika terdapat temuan dari Bawaslu,” kata Romy.

Mantan Anggota KPU Makassar ini meminta warga Sulsel yang belum dicoklit pilkada, bisa menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh Pantarlih.

“Terakhir untuk Pantarlih di 24 kabupaten kota, terima kasih kawan, kalian hebat,” pungkas Romy.

Terpisah, Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad melakukan monitoring pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk pemilihan serentak 2024 beberapa titik di Kec. Binamu, Turatea, Batang dan Arungkeke Jeneponto, Sabtu (5/7), bersama Bawaslu, Panwascam, PKD, PPK, PPS setempat.

Saiful Jihad mencatat sejumlah hal pada pelaksanaan coklit, sebagai hasil pengawasan langsung dan melekat di lapangan. Pertama, masih ditemukan kegandaan identitas kependudukan pemilih, baik pemilih yang memiliki 2 NIK, berbeda NIK di KTP dan KK, atau yang memiliki 2 KK (nama dan NIK lama di KK bersama orang tua, serta NIK baru di KK baru setelah berumah tangga.

Selanjutnya, masih ditemukan Pemilih yang terdaftar di lebih dari satu TPS, baik dalam wilayah Jeneponto maupun di luar Jeneponto.

“Terdapat juga pemilih yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, masih muncul di Daftar Pemilih yang dicoklit,” kata Saiful saat dikonfirmasi, Minggu (7/7).

PDAM Makassar