KabarMakassar.com -- Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulawesi Selatan masih memverifikasi sejumlah jembatan yang diusulkan masuk dalam program pembangunan dan perbaikan pada 2027.
Pendataan dilakukan untuk memastikan jembatan yang masuk daftar prioritas merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel dan membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi di lapangan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Andi Ihsan, mengatakan penanganan sejumlah jembatan berpeluang masuk dalam program Multi Years Project (MYP) tahap kedua.
Salah satu infrastruktur yang telah direncanakan untuk ditangani adalah Jembatan Burung-Burung–Bili-Bili di Kabupaten Gowa. Jembatan tersebut direncanakan mengalami pelebaran untuk menyesuaikan kapasitas dengan kebutuhan lalu lintas.
"Untuk perbaikan jembatan mungkin masuk di MYP tahap 2. Karena ada sekitar berapa yang kita mau tuntaskan terkait pembangunan dan pembinaan jembatan. Salah satu yang kita bilang tadi di Burung-Burung Bili-Bili itu nanti," kata Andi Ihsan, Kamis (19/11).
Andi Ihsan menjelaskan, pihaknya masih menyusun daftar jembatan yang membutuhkan perbaikan maupun pembangunan baru. Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan status kewenangan dan tingkat kebutuhan penanganan.
"Kalau di jembatan tahap 2, sekarang itu kami lagi finalisasi yang mana yang masuk kewenangannya kita perbaikan dan memang benar-benar mau diperbaiki, kemudian didata juga yang mau dibangun. Sekarang kalau jumlahnya itu kami lagi susun, tapi artinya kami maksimalkan sesuai dengan kondisi yang perlu dan sangat dibenah," jelasnya.
Hingga saat ini, DBMBK Sulsel belum menetapkan jumlah jembatan yang akan masuk dalam program penanganan 2027. Pemerintah provinsi masih menghitung kebutuhan pekerjaan agar sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
Andi Ihsan mengatakan, pendataan perlu dilakukan secara cermat karena seluruh usulan perbaikan dan pembangunan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
"Ya, harus didata baik. Karena kalau kita mau perbaiki semua, kan harus cukup anggaran," lanjutnya.
Rencana penanganan jembatan tersebut disiapkan sebagai bagian dari program infrastruktur Pemprov Sulsel melalui skema multiyears periode 2027–2029. Namun, daftar proyek yang akan dikerjakan masih menunggu penyelesaian proses verifikasi.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, skema kontrak tahun jamak memungkinkan pekerjaan infrastruktur dilaksanakan secara berkesinambungan. Skema tersebut dinilai dapat mengurangi pengulangan proses pengadaan, persiapan dokumen, serta mobilisasi peralatan.
"Kalau kita langsung multiyears, pengerjaan jalan juga bisa dilakukan sekaligus," kata Andi Sudirman.
Ia juga menyebut proyek bernilai besar dapat melibatkan perusahaan konstruksi dengan kualifikasi lebih tinggi. Pemerintah tetap mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal melalui skema kerja sama operasi (KSO).
"Kita buatkan skema konten lokal. Minimal 40 persen bisa bergabung untuk bekerja sama. Alhamdulillah mereka KSO sehingga spesifikasinya memang kita mantapkan," tandasnya.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila