KabarMakassar.com — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti ketimpangan penyaluran beasiswa pendidikan serta persoalan infrastruktur sekolah yang dinilai masih memprihatinkan, khususnya di wilayah Kecamatan Manggala.
Ia menegaskan, program beasiswa seharusnya menjadi instrumen utama membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Namun di lapangan, penerimanya dinilai masih sangat terbatas dan belum menyasar seluruh siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Banyak yang sebenarnya layak, tapi justru tidak mendapatkan beasiswa,” tegasnya, Selasa (17/02).
Legislator Partai NasDem itu menilai persoalan utama terletak pada lemahnya pemutakhiran data masyarakat miskin yang menjadi basis penentuan penerima bantuan pendidikan.
Menurutnya, tanpa pembaruan data yang akurat, program beasiswa berpotensi salah sasaran baik ada warga mampu yang menerima, maupun siswa miskin yang justru terlewat.
“Harus ada update pendataan masyarakat miskin. Karena kondisi ekonomi warga itu dinamis, tidak selamanya miskin dan tidak selamanya juga berkecukupan,” ujarnya.
Selain beasiswa, Supratman juga menyoroti kondisi infrastruktur penunjang pendidikan. Ia mencontohkan akses jalan menuju sekolah seperti di SD Negeri Pannara yang perlu mendapat perhatian serius bila kondisinya rusak.
“Masalah infrastruktur, apalagi sekolah, ini paling banyak dikeluhkan. Saya akan sampaikan ke Dinas Pendidikan supaya cepat ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menekankan, seluruh sekolah di Makassar harus mendapatkan pembenahan merata demi menunjang kenyamanan dan keselamatan siswa dalam proses belajar mengajar. Karena itu, ia mendorong agar alokasi anggaran pendidikan dapat diperbesar.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Saleh Pallu, mengapresiasi perhatian Supratman terhadap kebutuhan warga, termasuk dukungannya menghadirkan fasilitas lapangan bagi masyarakat.
“Terima kasih karena sudah membantu warga menghadirkan lapangan. Ini bisa dimanfaatkan untuk banyak kegiatan positif,” ujarnya.
Sorotan tersebut diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar agar pembenahan sektor pendidikan baik dari sisi bantuan biaya maupun infrastruktur dapat dilakukan lebih merata dan tepat sasaran.
