KabarMakassar.com — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pemutakhiran data sosial ekonomi secara berkelanjutan untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Akurasi data dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, pemerintah saat ini menggunakan basis data tunggal yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Namun, ia mengakui bahwa akurasi data tersebut masih perlu terus diperbaiki melalui pembaruan berkala.
“Tentu ke depan basis utama kita adalah data yang sama. Data yang sama itu adalah data yang ada dalam Inpres nomor 4 tahun 2025, data tunggal, sosial, dan ekonomi nasional,” ucapnya usai memberi pengarahan pada silaturahmi Kemensos dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan bersama pilar-pilar sosial, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/04/2026).
Gus Ipul menjelaskan bahwa perubahan kondisi masyarakat berlangsung sangat cepat, sehingga data harus diperbarui secara rutin agar tetap relevan dengan kondisi di lapangan. Tanpa pembaruan yang tepat waktu, bantuan sosial berisiko diberikan kepada pihak yang tidak lagi memenuhi kriteria.
“Yang kita tahu data itu cepat sekali berubah. Ada yang meninggal, yang lahir, pindah tempat, menikah, naik kelas, turun kelas. Kalau kita terlambat melakukan pemutakhiran, ya, kita membantu orang yang sudah meninggal, kita membantu orang yang sudah naik kelas, kita membantu orang yang semestinya tidak memenuhi kriteria,” jelasnya.
Menurutnya, pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat paling bawah hingga pusat, dengan melibatkan aparat wilayah seperti RT dan RW serta pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat secara objektif.
“Maka itulah data kita dimutakhirkan terus. Setiap 3 bulan sekali BPS mengeluarkan data terbaru hasil pemutakhiran. Nah siapa yang memutakhirkan itu? Semua kita bisa. Tetapi secara formal itu mulai dari RT/RW, dan seterusnya sampai ke gubernur, sampai ke pusat,” tuturnya.
Selain aparat pemerintah, masyarakat juga didorong untuk ikut terlibat dalam proses pemutakhiran data melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu sarana yang disiapkan pemerintah adalah aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat memeriksa sekaligus memperbarui informasi data sosial mereka.
“Masyarakat bisa lewat aplikasi Cek Bansos yang sudah kita siapkan. Kita ingin keterlibatan daerah ini membuat data kita makin akurat,” imbuhnya.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa sistem data sosial ekonomi nasional atau DTSEN saat ini menggunakan metode desil untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah memetakan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi secara lebih terstruktur.
“Namun demikian saya juga tadi sudah sampaikan data ini sudah disajikan dalam bentuk desil. Desil itu ada perengkingan. Desil 10 itu 10 persen penduduk paling tidak mampu. Desil 1, 10 persen penduduk paling mampu,” jelas Gus Ipul.
Ia menilai akurasi data menjadi faktor penentu keberhasilan program perlindungan sosial pemerintah. Dengan data yang terus diperbarui dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penyaluran bansos dan subsidi sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Saifullah juga mengapresiasi koordinasi pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang dinilai mampu mengintegrasikan berbagai program pusat dan daerah secara lebih efektif. Ia menilai sinergi antarlevel pemerintahan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembaruan data sosial ekonomi nasional.
“Saya terima kasih kepada Pak Gubernur Sulawesi Selatan, ya. Selama ini bisa mengorkestrasi dengan baik di daerah, kabupaten, kota. Sehingga program-program kita bisa diintegrasikan. Ini hal yang penting,” pungkasnya.
