KabarMakassar.com -- Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mendorong percepatan penetapan 12 masyarakat hukum adat dengan menitikberatkan pada penyelesaian batas wilayah adat. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.
Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, menegaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai batas wilayah, termasuk persoalan titik koordinat, tidak boleh terus menjadi penghambat proses penetapan yang telah lama dinantikan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Frederik saat membuka Rapat Koordinasi Penetapan 12 Masyarakat Hukum Adat di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Kamis (12/11/2026).
“Saran saya, jangan sampai kita terus terpaku pada persoalan titik koordinat sehingga penetapan ini tidak pernah selesai. Yang terpenting sekarang adalah kita memiliki pegangan dan dasar hukum terlebih dahulu melalui SK penetapan wilayah adat. Selanjutnya, kelembagaan dan hal-hal teknis lainnya dapat terus kita perkuat dan sempurnakan bersama,” jelasnya.
Frederik mengatakan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat memiliki landasan hukum yang jelas, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti langkah konkret pemerintah daerah, terutama dalam memastikan kejelasan wilayah adat sebagai bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja.
“Kalau negara saja telah memberikan penegasan melalui undang-undang tentang pengakuan masyarakat hukum adat, maka pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian dan dukungan penuh. Apalagi kita di Toraja Utara sudah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2019. Sekarang yang perlu kita tuntaskan adalah kejelasan dan penetapan wilayah adat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penetapan batas wilayah adat harus mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, serta pihak terkait lainnya.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan agar keputusan yang dihasilkan tidak sebatas memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memperoleh pengakuan dan penghormatan dari masyarakat.
Frederik turut mengingatkan bahwa batas wilayah administrasi pemerintahan tidak serta-merta menghapus keberadaan maupun hak masyarakat atas wilayah adatnya.
Karena itu, pembahasan mengenai batas wilayah adat harus mempertimbangkan sejarah, kesepakatan masyarakat, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Ia meminta para camat bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi kendala dalam proses penetapan.
Pemerintah daerah, kata Frederik, siap memberikan dukungan dan pendampingan agar proses pengakuan dan penetapan 12 masyarakat hukum adat dapat berjalan sesuai ketentuan.
Selain memberikan kepastian hukum, penguatan kelembagaan adat juga diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya, menjaga tatanan sosial, serta memperkuat peran lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat melalui mekanisme musyawarah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para camat se-Kabupaten Toraja Utara, perwakilan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML), Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta jajaran, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berupaya membangun kesepahaman antarpihak sebagai dasar percepatan proses pengakuan dan penetapan 12 masyarakat hukum adat di wilayah tersebut.
Penulis: Jerni Bening
