KabarMakasaar.com — Bupati Maros, Chaidir Syam, tampil sebagai salah satu pembicara dalam simposium nasional bertema “Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bersama sejumlah organisasi badan dunia PBB di Jakarta pada Selasa, (23/07).
Acara ini turut dihadiri oleh tokoh penting seperti Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia, Gita Shabarwal, dan Kepala Perwakilan UNDP untuk Indonesia, Norimasa Shimomura.
Dalam presentasinya, Chaidir Syam menyoroti berbagai program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Maros terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerahnya dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menekankan perlindungan PMI mulai dari tahap pra-keberangkatan, selama berada di luar negeri, hingga kembali ke tanah air.
Meskipun data resmi mencatat hanya 45 pekerja migran dari Maros yang berangkat secara prosedural dalam empat tahun terakhir, jumlah pekerja migran non-prosedural dari kabupaten ini diperkirakan mencapai ribuan orang.
“Berdasarkan laporan BP2MI tahun 2022, jumlah total pekerja migran dari Maros dan wilayah sekitarnya mencapai 75.166 orang,” terangnya.
Lebih lanjut, haidir menjelaskan bahwa Pemkab Maros menerapkan syarat izin dari orang tua atau pasangan bagi calon pekerja migran, dengan validasi dari pemerintah desa sebagai bentuk perlindungan awal.
Selama periode kerja di luar negeri, Pemkab Maros secara rutin berkoordinasi dengan BP2MI Sulawesi Selatan untuk memantau dan memastikan keselamatan PMI. Setelah kembali ke tanah air, perhatian khusus juga diberikan kepada para PMI untuk memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang baik dan dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan keluarga.
Pemkab Maros juga fokus pada pemberdayaan Purna PMI melalui berbagai pelatihan dan program jaminan sosial.
Berdasarkan data dari SBMI Cabang Maros, terdapat sekitar 250 Purna PMI yang tercatat, dengan estimasi total mencapai 1.000 orang dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros, yang mayoritasnya adalah perempuan.
Kolaborasi Pemkab dengan BP3MI Sulsel dalam pelatihan pemberdayaan telah memberikan manfaat bagi sekitar 100 Purna PMI sejak 2023, membantu mereka membangun kemandirian setelah kembali ke Indonesia.
Konsultan UNDP untuk Indonesia, Heavy Nala Estriani, yang juga berbicara dalam simposium ini, memberikan apresiasi atas komitmen Chaidir Syam dalam perlindungan PMI.
Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Maros menunjukkan integrasi kebijakan dan anggaran yang solid untuk perlindungan pekerja migran.
“Maros telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Diskusi di level OPD dan integrasi kebijakan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan PMI,” ungkap Heavy Nala Estriani.
Simposium ini menjadi ajang penting bagi Pemkab Maros untuk berbagi praktik terbaik dalam upaya melindungi PMI, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan kebijakan migrasi yang lebih baik di masa mendatang.
