kabarbursa.com
kabarbursa.com
banner 728x250
News  

Bupati Jeneponto Nilai Penanganan Kasus Korupsi Dana Rutin Sekretariat Lamban

banner 468x60

KabarMakassar.com — Bupati Jeneponto, H. Iksan Iskandar melayangkan kritikan pedasnya dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana rutin Sekertariat Daerah Pemkab Jeneponto yang dinilai sangat lamban.

Mengapa tidak! hingga kini kasus tersebut masih bergulir di kepolisian. Namun, Polisi belum juga   menetapkan 1 orang pun tersangka.

Pemprov Sulsel

"Saya cuman mau bilang terlalu lambat, harusnya dipercepat ya," Kata Iksan Iskandar saat ditemui Kabarmakassar di Rumah Jabatannya beberapa waktu lalu.

Pasalnya, lambannya penanganan kasus tersebut ditengarai oleh faktor perbedaan dari temuan Tim auditor. Dimana, polisi sebelumnya menyebut total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,6 milyar.

Sementara dari hasil auditor Kantor Inspektorat Jeneponto hanya menemukan kerugian negara hampir 1,6 Milyar dan terbaru, Tim Auditor BPK merilis jumlah kerugian negara mencapai Rp 1,5 Milyar.

Meski pun hasil audit tersebut berbeda, Bupati 2 periode ini mengatakan akan tetap mengikuti perkembangan kasus ini.

" Itu kan masih dalam proses hukum ya,  berdasarkan temuan BPK, sebegitu ya! Rp 1,5 Milyar, jadi kita juga mengacu dengan BPK saja," cetusnya.

Dalam proses penanganan kasus tersebut, Bupati menyebut tetap akan mendukung langkah APH untuk menuntaskan kasus ini.

"Bukan lagi mendukung, kita terdepan untuk itu, kalau mendukungkan dibelakangjaki, kita didepan mudah-mudah bisa terproses dengan baik dan cepat ya," sebutnya.

Iksan pun menegaskan, apabila bawahannya ini terbukti melakukan hal tersebut, maka pihaknya tak segan untuk mengambil tindakan tegas.

"Kalau terbukti bersalah dan divonis, sudah ingkra, ya tentu diberhentikan menurut ketentuan ASN, itu pun dengan tidak Hormat. Kalau inkra kalau misalnya putus di pengadilan Negeri lalu tidak banding, namun kalau banding tentu belum bisa, nanti hasilnya inkrapi," tegasnya.

Diketahui, polisi saat ini juga sudah memeriksa kurang lebih 50 orang saksi termasuk Sekda Jeneponto.

Mencuatnya kasus ini pertama kali muncul usai polisi menerima laporan terkait desas desus anggaran yang belum dicairkan oleh BPKAD Jeneponto.

Kala itu, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan Keuangan Setda Pemkab Jeneponto berinisial R.

Selain R, Polisi juga memeriksa Kepala Bagian Perencanaan, Polisi juga memeriksa rekannya berinisial MI alias Kr. T selaku Bendahara Keuangan.

PDAM Makassar