KabarMakassar.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyentil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak serius mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Penelaahan Capaian Indikator Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan III yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di hotel Claro jalan AP Pettarani, Rabu (04/11).
Padahal, menurut Zulkifly forum tersebut dinilai strategis untuk merumuskan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Zulkifly menyoroti rendahnya kehadiran sejumlah SKPD dalam kegiatan tersebut. Bahkan, beberapa instansi hanya mengirimkan perwakilan, sementara SKPD lain tidak hadir sehingga beberapa SKPD terlihat telat.
Ia menilai sikap tersebut menunjukkan belum adanya kesamaan pemahaman mengenai pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
“Bagaimana kita mau membuat sinergi yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau kegiatan sepenting ini tidak ditangkap oleh teman-teman SKPD? Saya minta Bappeda memperhatikan SKPD yang malas-malasan hadir,” tegas Zulkifly.
Ia menekankan, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka statistik, melainkan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap SKPD harus mampu menerjemahkan capaian ekonomi ke dalam program kerja sesuai tugas dan kewenangannya.
"Apalagi pak wali sangat serius dalam melihat pertumbuhan ekonomi, sehingga ini menjadi fokus bersama," ujarnya.
Zulkifly mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Makassar menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I tercatat sekitar 6,6 persen dan meningkat menjadi 7 persen pada Triwulan II. Selain itu, realisasi investasi Kota Makassar juga telah mencapai Rp5 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp4 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi modal untuk memperkuat ekosistem ekonomi, mulai dari sektor jasa, kesehatan, perdagangan, perumahan hingga transportasi. Ia meminta SKPD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap belanja pemerintah memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi.
“Biar banyak kita belanjakan uang OPD, tetapi kalau tidak tepat dalam hal peningkatan ekonomi, pasti tidak ada hubungannya. Programnya harus tepat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Makassar,” ujarnya.
Ia juga meminta Bappeda memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh SKPD terkait terlibat dalam perencanaan pembangunan.
Zulkifly mengingatkan, Makassar memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada 2029 sebagaimana arah perencanaan pembangunan daerah.
Melalui FGD tersebut, ia berharap pemerintah dapat memvalidasi data ekonomi, mengidentifikasi faktor penghambat pertumbuhan, serta menyusun proyeksi untuk Triwulan IV.
Ia menegaskan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Penulis: Nursinta
