KabarMakassar.com -- Keterbatasan beras premium di sejumlah ritel modern dinilai tidak mencerminkan persoalan swasembada beras nasional. Ekonom Awalil Rizky menilai kondisi tersebut berkaitan dengan penertiban produsen yang diduga menjual beras berkualitas di bawah standar premium, sehingga pasokan ke ritel modern sementara mengalami hambatan.
Awalil mendukung langkah pemerintah menindak produsen yang tidak mematuhi ketentuan mutu beras. Menurutnya, penertiban diperlukan untuk melindungi konsumen dari praktik penjualan beras yang tidak sesuai dengan kualitas yang tercantum pada kemasan.
"Beras premium yang langka itu beda dengan soal swasembada, karena jika benar temuan pemerintah, bahwa beras premium yang selama ini dijual di pasar modern, itu sebetulnya bukan beras premium. Artinya beras premium dengan kualitas rendah, akibatnya mereka mendapat margin yang sangat besar, si produsen itu," tutur Awalil, dikutip Jumat (09/10).
"Tidak juga bahwa kelangkaan beras premium di pasar modern itu menunjukkan masalah swasembada beras," tambah dia.
Ia menduga pasokan ke ritel modern terganggu karena produsen perlu menyesuaikan produk dan distribusinya setelah pemerintah melakukan penertiban. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan pengawasan terhadap mutu beras yang beredar di pasaran.
"Nah ketika ditertibkan, mereka lalu kalang kabut, sehingga suplainya ke (ritel) modern juga terhambat. Mungkin lagi penyesuaian. Kalau dari sisi ini, (sudah) benar pemerintah," ujar Awalil.
Ia menambahkan, dugaan praktik penjualan beras dengan mutu di bawah kategori premium menggunakan merek premium perlu ditindak karena berpotensi memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada produsen.
"Tetapi bisa karena pelaku-pelaku yang, mohon maaf, artinya selama ini terduga melakukan kecurangan. (Ini) karena yang dijual sebetulnya beras medium, ya beras medium plus lah, diberi merek beras premium. Jadi dia marginnya luar biasa itu, kalau ini memang harus ditertibkan," sambung dia.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan beras di pasar nonritel masih mencukupi. Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto menyampaikan hal tersebut setelah meninjau Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, pada 2 Oktober 2026.
"Tadi kita lihat sama-sama kan, beras cukup. Semuanya ada. Tidak ada masalah. Beras aman. Untuk yang non ritel, tidak ada masalah. Penuh," ungkap Sestama Ito.
Berdasarkan data PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), pengelola PIBC, stok beras di pasar induk tersebut pada awal Oktober diperkirakan mencapai 40 ribu hingga 50 ribu ton. Arus beras yang masuk dan keluar tercatat sekitar 1.800 hingga 2.500 ton per hari.
Pemantauan Bapanas juga menunjukkan harga beras premium di tingkat distributor atau grosir masih berada pada kisaran Rp12.860 hingga Rp14.200 per kilogram. Harga tersebut berlaku untuk beras dalam kemasan berukuran 48 hingga 50 kilogram.
PIBC merupakan salah satu pusat perdagangan beras grosir terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu acuan dalam memantau perkembangan harga beras nasional.
Selain memeriksa ketersediaan stok di pasar induk, pemerintah kini memusatkan perhatian pada kelancaran distribusi dari pusat distribusi atau Distribution Center (DC) menuju gerai ritel modern.
Ito mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pasokan tersebar merata sehingga tidak terjadi kekosongan barang di gerai tertentu ketika stok tersedia di jalur distribusi lainnya.
"Penyaluran distribusinya yang kita jaga ketat. Katakanlah, dari sepuluh ritel yang kurang cuma satu. Sembilan lainnya ada, karena penyalurannya sampai ke DC, kita kawal dari DC ke ritel-ritel. Kita menjaga DC-DC ini supaya menyalurkan secara rata. Bulog sudah kita minta salurkan beras ke ritel," kata Ito.
Bapanas juga menyatakan akan menindaklanjuti dugaan penyimpangan distribusi maupun pelanggaran harga. Pengawasan dilakukan bersama Satuan Tugas Pangan Polri, termasuk terhadap distributor dan ritel yang diduga menjual beras melampaui harga eceran tertinggi (HET).
"Ketika ada yang bermain, di situ ada Satgas Pangan. Ketika ritel itu harganya di atas (HET), itu pasti kita tegur, kita panggil. Sekarang yang paling penting, kita sama-sama kawal distribusi, karena pemerintah sudah sediakan beras, sudah distribusi, tinggal dari DC ke ritel," pungkas Sestama Bapanas Ito Hediarto.
Bapanas juga mengacu pada data produksi beras nasional untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga di tengah musim kemarau dan fenomena El Nino.
Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia selama Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,29 juta ton. Angka tersebut meningkat sekitar 20 ribu ton dibandingkan periode yang sama pada 2025, yang tercatat sebesar 25,27 juta ton.
Data BPS juga memperkirakan luas panen padi sepanjang Januari hingga November 2026 mencapai 10,56 juta hektare. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan luas panen pada periode El Nino 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 9,86 juta hektare dan 9,69 juta hektare.
Sementara itu, hingga 5 Oktober 2026, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan beras untuk stok komersial sebanyak 75,3 ribu ton. Pengadaan tersebut dilakukan untuk memperkuat persediaan beras di luar Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Dengan kondisi stok di pasar induk dan produksi nasional tersebut, pemerintah menyatakan ketersediaan beras tetap terjaga. Adapun kelancaran distribusi ke ritel modern menjadi salah satu aspek yang terus diawasi untuk mengatasi keterbatasan beras premium di tingkat konsumen.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
