KabarSelatan.id — Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin tolak kebijakan Pemerintah terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsisdi.
Alasan penolakan itu dilontarkan legislator Partai Golkar ini lantaran merasa memberatkan seluruh masyarakat.
"Kami menolak kebijakan pemerintah pusat karena itu kebutuhan utama masyarakat sebab kebijakan ini tentunya berdampak besar bagi masyarakat dan menambah pengeluaran sehari-sehari sehingga menimbulkan keresahan," kata Irmawati, (7/9).
Sehingga Irmawati meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.
"Kondisi masyarakat saat ini sementara pemulihan ekonomi, pendapatnya belum begitu membaik jadi masyarakat dilema. Jika kebijakan itu tidak ditinjau kembali ya masyarakatlah yang menelan pil pahit," pintanya.
Hal itu diutarakan lantaran masyarkat jeneponto khususnya berprofesi sebagai petani yang penggunanlan BBMnya sangat mereka butuhkan.
"Kita ini menjadi buah simalakama. Disisi lain harga sudah ditetapkan dan sudah dijalankan pemerintah pusat," cetusnya.
Jadi kata dia, kami selaku wakil rakyat sangat prihatin dengan kondisi yang harus dihadapi masyarakat. Khususnya masyarakat Jeneponto.
