KabarMakassar.com -- Digitalisasi perlindungan sosial di Sulawesi Selatan masih berada pada tahap awal. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan baru sekitar 6 persen warga Sulsel yang telah masuk dalam sistem digital perlindungan sosial yang dikembangkan pemerintah.
Capaian tersebut mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pendataan digital di Sulsel. Pemerintah pusat mendorong Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota memperluas keterlibatan masyarakat agar proses pemutakhiran data berjalan lebih cepat.
"Sampai sekarang baru 6 persen seluruh warga Sulawesi Selatan. Itu pun terbesar dari Makassar," ujar Saifullah Yusuf usai bertemu RT-RW se-Kota Makassar dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR Sudiang, Makassar, Minggu, 4 Oktober.
Saifullah mengatakan percepatan digitalisasi menjadi salah satu alasan kedatangannya ke Makassar. Pemerintah pusat ingin memastikan data penerima bantuan sosial (bansos) semakin akurat sehingga penyaluran bantuan dapat diberikan kepada warga yang memang memenuhi kriteria.
"Intinya ada tiga. Data akurat, sasaran tepat dan sekolah rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu," kata Saifullah Yusuf.
Sistem yang dikembangkan Kemensos mengintegrasikan berbagai sumber data pemerintah melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos). Data kependudukan, Badan Pusat Statistik (BPS), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), PLN, kepolisian, ATR/BPN hingga Kementerian Hukum akan dicocokkan untuk melihat kondisi sosial ekonomi dan administrasi masyarakat.
Melalui sistem tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek pendataan. Warga dapat melakukan registrasi ulang sebagai penerima bansos, termasuk mengusulkan dirinya sendiri maupun orang lain untuk mendapatkan perlindungan sosial.
"Datanya dimasukkan, nanti sistem yang akan menjawab apakah seseorang itu berhak menerima bansos atau tidak karena datanya sudah terhubung dengan semua data-data milik pemerintah," ujarnya.
Kemensos sebelumnya menguji sistem digital tersebut di Kabupaten Banyuwangi sebelum memperluas penerapannya ke puluhan kabupaten/kota. Makassar menjadi salah satu daerah yang masuk dalam percontohan digitalisasi bansos.
Namun, hasil uji coba menunjukkan kemampuan masyarakat mengakses layanan digital masih menjadi tantangan. Di Banyuwangi, hanya sekitar 10 persen warga yang mengajukan data secara mandiri, sedangkan 90 persen lainnya membutuhkan bantuan Agen Perlindungan Sosial atau Agen Perlinsos.
Karena itu, pemerintah memperluas peran Agen Perlinsos dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. RT/RW, pemuda, organisasi masyarakat, komunitas perempuan, TNI-Polri hingga wartawan dapat ikut membantu warga mengakses sistem tersebut.
"Agen Perlinsos itu siapapun boleh. Wartawan juga boleh kalau mau bersedia menjadi relawan untuk membantu orang lain," katanya.
Agen Perlinsos ditujukan untuk menjangkau warga yang menghadapi kendala dalam menggunakan layanan digital. Kelompok yang tidak memiliki telepon pintar maupun belum memahami mekanisme layanan digital dapat dibantu melakukan proses pendataan dan registrasi.
Saifullah menargetkan hingga akhir 2026 sedikitnya 50 persen masyarakat Indonesia telah masuk dalam sistem digital perlindungan sosial. Target tersebut membuat pemerintah perlu mempercepat pendataan sekaligus memperluas jaringan agen di daerah.
"Jadi ini gotong royong yang kita perkuat semua. Kita minta untuk bisa terlibat TNI-Polri, pemuda, komunitas perempuan, RT/RW dan yang penting juga wartawan," katanya.
Secara nasional, pemutakhiran DTSEN saat ini baru mencapai 33 persen. Sebanyak 14 juta keluarga telah menjalani proses ground check, sementara 5,6 juta keluarga telah masuk dalam digitalisasi bansos dan sekitar 285 ribu Agen Perlinsos telah terdaftar.
Pemerintah menargetkan sekitar separuh penduduk Indonesia atau setara dengan sekitar 48 juta keluarga masuk ke dalam sistem digital bansos. Pendataan tersebut disiapkan sebagai dasar penyaluran bantuan yang semakin berbasis data.
Salah satu pembaruan dalam sistem tersebut ialah penggunaan biometrik atau pengenalan wajah saat melakukan registrasi ulang penerima bansos. Teknologi ini digunakan untuk memastikan data penerima benar-benar sesuai dengan identitas orang yang bersangkutan.
"Ini untuk memastikan bahwa nama yang tertera itu ada orangnya," katanya.
Selain melakukan registrasi, masyarakat juga diberi ruang untuk menyanggah data penerima bansos. Data penerima berdasarkan desil akan dibuka sehingga warga dapat mengoreksi apabila menemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dalam proses pemutakhiran, Kemensos menemukan kasus penggunaan NIK warga oleh pihak lain untuk kepemilikan kendaraan, tanah hingga perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi membuat warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tidak memenuhi kriteria dalam sistem.
"Ini menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaiki data-data kita, mengedukasi masyarakat untuk lebih hati-hati terhadap NIK-nya, terhadap KTP-nya agar tidak mudah memberikan kepada orang lain," ujarnya.
Sistem digital juga dirancang agar koreksi terhadap data dapat dilakukan lebih cepat. Dalam uji coba yang dilakukan Kemensos, perubahan status setelah pengajuan sanggahan dapat diproses dalam hitungan menit apabila data yang dibutuhkan telah lengkap.
Digitalisasi tersebut diarahkan untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos. Pemerintah ingin memastikan warga yang memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, sementara warga yang tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dikeluarkan dari daftar penerima.
Data Kemensos menunjukkan saat ini terdapat 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang menerima bansos. Selain itu, sekitar 10 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 18 juta penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berada pada desil 1 sampai 4.
Sementara itu, sekitar 96 juta penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) tercatat berada pada desil 1 sampai 5. Pemerintah menggunakan pemetaan desil tersebut untuk memastikan intervensi perlindungan sosial diberikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi penerima.
"Teknologi ini menciptakan keadilan. Yang menerima memang layak menerima, yang tidak, ya tidak," kata Saifullah.
Menurut Saifullah, pembenahan data bansos juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan. Selain memperbaiki ketepatan sasaran bantuan, pemerintah menyiapkan Sekolah Rakyat sebagai intervensi jangka panjang bagi keluarga miskin.
Saifullah mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar terhadap program pemerintah pusat, termasuk dalam penguatan Sekolah Rakyat. Untuk digitalisasi bansos, ia meminta daerah memperbanyak Agen Perlinsos sekaligus memperluas cakupan masyarakat yang masuk ke sistem.
"Makanya kita datang ke sini bersama Pak Gubernur, bersama Pak Wali. Ada percepatan," katanya.
Pemerintah menargetkan penyaluran bansos berbasis hasil digitalisasi dapat diterapkan lebih luas mulai 2027. Penerapan tersebut menunggu proses pemutakhiran dan pengujian sistem selesai dilakukan.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Pemprov Sulsel siap mendukung percepatan digitalisasi bansos yang dilakukan pemerintah pusat. Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota di Sulsel akan mengawal proses peralihan pendataan dan penyaluran bansos tersebut.
"Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Menteri atas perhatiannya terhadap masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Kami akan mendukung penuh upaya dari pemerintah pusat," tandasanya.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
