KabarMakassar.com -- Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan gejolak harga beras, daging ayam ras, dan cabai rawit menjelang akhir 2026. Upaya ini dilakukan dengan mengandalkan surplus produksi dalam negeri, memperluas distribusi pangan antardaerah, serta memperkuat program stabilisasi harga untuk menjaga inflasi pangan pada kisaran 3–5 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pergerakan harga beras, daging ayam ras, dan cabai rawit menjadi sumber inflasi pangan tahunan pada September 2026. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, pemerintah menggunakan Proyeksi Neraca Pangan guna memantau kecukupan produksi dan kebutuhan komoditas di dalam negeri.
Berdasarkan proyeksi tersebut, produksi beras diperkirakan surplus 3,56 juta ton, daging ayam ras 775 ribu ton, dan cabai rawit 638,5 ribu ton. Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan pasokan tersebut dapat menjangkau wilayah yang mengalami kenaikan harga.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan produksi dalam negeri masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ketiga komoditas tersebut. Karena itu, stabilisasi perlu dilakukan melalui pengaturan pasokan dan distribusi agar harga di tingkat produsen maupun konsumen tetap terkendali.
"Tentu ini harus distabilisasi. Produksi daging ayam, cabai, dan beras dari peternak dan petani kita banyak. Indonesia pun tidak perlu impor, bahkan sudah mulai ekspor. Harga di produsen dan konsumen harus sama-sama baik," ungkap Amran, dalam keterangan resmi, Kamis (08/10).
Salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah adalah memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Sejak Januari hingga Oktober 2026, program tersebut telah dilaksanakan sebanyak 9.333 kali di 38 provinsi dan 453 kabupaten/kota.
Jangkauan GPM tahun ini lebih luas dibandingkan pelaksanaan sepanjang 2025 yang mencakup 385 kabupaten/kota. Pemerintah mengandalkan program tersebut untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, terutama ketika terjadi gejolak harga di daerah.
Untuk menekan harga daging ayam ras, pemerintah juga berupaya mengendalikan biaya produksi di tingkat peternak. Bapanas bersama Perum Bulog menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan agar peternak dapat memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang lebih terkendali.
Selain intervensi di sisi produksi, Bapanas menyiapkan subsidi biaya angkut bagi daerah yang mengalami fluktuasi harga daging ayam. Melalui dukungan distribusi dari wilayah produsen, pasokan diharapkan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan sehingga harga di tingkat konsumen lebih terkendali.
Sementara itu, stabilisasi harga cabai rawit dilakukan melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Program ini memungkinkan pemerintah memobilisasi stok dari daerah surplus ke wilayah yang kekurangan pasokan, termasuk dengan melibatkan petani yang tergabung dalam kelompok Champion Cabai binaan Kementerian Pertanian.
Sepanjang 2026, realisasi FDP untuk cabai rawit tercatat mencapai 5.590 kilogram. Rinciannya, sebanyak 3.150 kilogram dikirim dari Enrekang, Sulawesi Selatan, ke Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta, sedangkan 1.140 kilogram disalurkan ke Lombok Tengah dan 1.300 kilogram ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan anggaran subsidi distribusi masih tersedia untuk mendukung penyaluran pangan dari daerah yang memiliki kelebihan pasokan ke wilayah yang membutuhkan.
"(Untuk) angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah. Bapanas memastikan bahwa daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah yang produsen. Anggaran FDP kita masih ada," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan usai meninjau pasar di Jakarta, Jumat (2/10/2026) lalu.
Adapun untuk menjaga stabilitas harga beras hingga akhir tahun, pemerintah memperkuat penyaluran beras melalui program SPHP yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bapanas telah memberikan tambahan penugasan kepada Bulog sebanyak 74,18 ribu ton dengan memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia.
Tambahan tersebut diberikan setelah Bulog menuntaskan penyaluran penugasan SPHP beras tahap pertama sebanyak 829 ribu ton pada 23 September 2026. Bapanas juga sedang memproses tambahan penyaluran sekitar 125 ribu ton untuk menjaga ketersediaan beras SPHP di pasaran.
Selain itu, pemerintah tengah memproses bantuan pangan beras tahap ketiga untuk periode Oktober–Desember 2026 bagi 33,24 juta penerima. Program yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut diperkirakan membutuhkan alokasi beras dari CBP hingga 997 ribu ton, dengan penyaluran ditargetkan mulai Oktober.
Melalui berbagai intervensi tersebut, pemerintah berupaya menjaga pasokan pangan tetap tersedia di wilayah yang mengalami gejolak harga. Ketersediaan stok, distribusi antardaerah, dan penyaluran bantuan pangan menjadi instrumen yang diandalkan untuk meredam tekanan inflasi pangan menjelang akhir tahun.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
