Langsung ke konten
News

Banggar DPRD Makassar Minta Anggaran 2027 Tak Pangkas Program Prioritas

Banggar DPRD Makassar mengingatkan TAPD agar penyesuaian anggaran APBD 2027 tidak mengorbankan program prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat.

ardiyanti Diperbarui
Gedung Sayap DPRD Kota Makassar (Dok: Sinta KabarMakassar)
Gedung Sayap DPRD Kota Makassar (Dok: Sinta KabarMakassar)

KabarMakassar.com — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar penyesuaian belanja dalam penyusunan APBD 2027 tidak mengorbankan program prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan penataan anggaran harus dilakukan secara selektif, tetapi tetap berdasarkan kebutuhan riil setiap perangkat daerah.

"Pemangkasan maupun pergeseran anggaran perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan," ujarnya, Rabu (18/11).

Menurutnya, penyesuaian belanja tidak boleh membuat program pembangunan yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan RPJMD 2025–2029 kehilangan dukungan anggaran.

Banggar juga memberi perhatian terhadap usulan sejumlah perangkat daerah yang membutuhkan tambahan anggaran untuk menjalankan kegiatan prioritas maupun memperkuat program lintas sektor.

Penambahan anggaran, kata Ray, perlu disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan penyerapan, serta keberlanjutan pelaksanaan kegiatan agar program yang direncanakan benar-benar dapat direalisasikan.

"Penyerasian anggaran belanja oleh TAPD yang dilakukan secara selektif merupakan hal yang sangat penting, namun harus dilakukan secara terukur dan faktual sehingga benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas dan mendesak," ujarnya.

Banggar turut menyoroti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 yang dialihkan ke 2027. Anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen keuangan, tetapi mampu mendukung program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ray menekankan penggunaan SiLPA harus dilakukan secara optimal dan akuntabel. Anggaran yang bersumber dari masyarakat harus kembali dirasakan masyarakat melalui program yang menjawab kebutuhan serta kepentingan publik.

Banggar juga mendorong perangkat daerah yang berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka agar memperkuat program pencapaian target pembangunan 2027.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan Banggar bersama TAPD dan perangkat daerah dalam menyusun arah belanja APBD 2027, dengan memastikan alokasi anggaran tetap terukur, tepat sasaran, serta tidak menghambat program prioritas pemerintah kota.

Dengan demikian, penyesuaian anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi belanja, tetapi juga menjaga kesinambungan program pembangunan dan memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan warga Makassar.

 

Penulis: Nursinta

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua