KabarMakassar.com — Kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan aset perbankan, penyaluran kredit, hingga meningkatnya jumlah investor di pasar modal.
Data terbaru per Januari 2026 menunjukkan total aset perbankan di Sulawesi Selatan mencapai Rp212,19 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp145,27 triliun dengan penyaluran kredit mencapai Rp173,03 triliun.
“Pada posisi Januari 2026, kinerja perbankan di Sulawesi Selatan masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala OJK Sulsel, Moch. Muchlasin, Senin (9/3).
Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 5,56 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada level 3,76 persen yang menunjukkan risiko kredit masih terkendali.
Di sisi lain, rasio loan to deposit ratio (LDR) tercatat sebesar 119,11 persen. Angka tersebut menandakan fungsi intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan masih kuat dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Penyaluran kredit produktif terbesar di Sulsel tercatat pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai Rp38,21 triliun. Sektor ini menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Selain itu, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga mencatat penyaluran kredit yang cukup besar yakni sebesar Rp15,80 triliun. Kemudian disusul sektor industri pengolahan sebesar Rp8,32 triliun serta sektor konstruksi sebesar Rp4,97 triliun.
Dari sisi wilayah, distribusi kredit masih didominasi oleh Kota Makassar dengan porsi mencapai 52,16 persen. Setelah itu disusul Kota Palopo sebesar 7,05 persen, Kota Parepare 4,15 persen, serta Kabupaten Bulukumba sebesar 4,08 persen.
Selain sektor perbankan, pertumbuhan juga terlihat pada lembaga keuangan non-bank. Layanan fintech lending tercatat tumbuh 34,56 persen, sektor pergadaian meningkat 36,53 persen, dan penjaminan naik 36,64 persen.
Meski demikian, sektor asuransi mengalami penurunan baik dari sisi premi maupun klaim. Kondisi ini menjadi salah satu catatan dalam perkembangan sektor jasa keuangan di daerah.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir tahun tercatat 525.596 investor dengan pertumbuhan 31,23 persen secara tahunan.
Nilai transaksi saham di wilayah tersebut bahkan mencapai Rp41,87 triliun. Angka tersebut melonjak 85,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal.
Berbagai program penguatan ekonomi daerah juga terus dijalankan melalui kolaborasi sektor jasa keuangan. Salah satunya melalui Program Hapus Rentenir dengan plafon kredit mencapai Rp31,38 triliun.
Selain itu, telah terbentuk 1.611 klaster UMKM yang diharapkan mampu memperkuat sektor usaha kecil di berbagai daerah. Perluasan penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS juga terus dilakukan dengan jumlah 1.319.115 merchant.
Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga dilakukan sejak usia dini melalui program One Student One Account. Program tersebut tercatat telah menjangkau 2.032.302 rekening pelajar.
Program literasi keuangan GENCARKAN yang diinisiasi OJK juga terus digencarkan di berbagai kalangan masyarakat. Hingga saat ini program tersebut telah melaksanakan 51 kegiatan dengan total 631.813 peserta yang berasal dari pelajar, pelaku UMKM, nelayan hingga petani.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengapresiasi keberadaan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor keuangan di daerah.
“Organisasi ini yang akan menentukan arah ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia kedepan. Kalau semua anggota forum merumuskan kebijakan, insya Allah apa yang diinginkan Pemerintah bisa terwujud,” ungkapnya.
Ia menilai, bersama OJK, forum tersebut dapat menjadi ruang koordinasi yang efektif bagi pelaku industri keuangan untuk bertukar informasi sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam sektor keuangan.
Menurutnya, FKIJK tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga sarana penting untuk memperkuat koordinasi antar pelaku industri keuangan di bawah pengawasan OJK.
“FKIJK itu kan komunitas, dan saya kira itu keberadaannya sangat positif. Kenapa? Karena disamping OJK ini mengawasi bisnis perbankan dan bisnis keuangan, tentu komunitas ini juga menjadi ajat silaturahmi, saling berbagi info, dan seterusnya,” pungkasnya.
