Langsung ke konten
News

Appi Ungkap Biaya Sampah Sulit Dihitung, Sistem Pengangkutan Bakal Disatukan

Pemkot Makassar menyiapkan integrasi sistem pengangkutan sampah untuk meningkatkan transparansi operasional, efisiensi anggaran, dan menjaga keterlibatan pekerja sektor persampahan.

Nofisari Diperbarui
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat audiensi (Dok: Ist)
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat audiensi (Dok: Ist)

KabarMakassar.com - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengakui mulai membidik transformasi besar dalam tata kelola persampahan di Kota Makassar.

Tidak sekadar menghadirkan teknologi digital untuk memantau armada pengangkut sampah, Munafri ingin menyatukan sistem operasional kebersihan yang selama ini berjalan dengan pola berbeda di setiap kecamatan menjadi lebih terintegrasi, terukur, dan transparan.

Pria yang akrab disapa Appi itu mengatakan, pembenahan sistem pengangkutan sampah perlu melihat kondisi geografis, karakteristik wilayah, serta pola pelayanan kebersihan di Kota Makassar yang cukup kompleks.

"Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, dan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kebutuhan pengangkutan sampah di setiap wilayah tidak bisa disamakan," katanya.

Apalagi, sebagian besar kawasan permukiman Makassar memiliki lorong-lorong sempit yang tidak dapat dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar.

Karena itu, selama ini Pemkot Makassar mengoperasikan kendaraan roda tiga untuk menjangkau kawasan permukiman dan lorong, sebelum sampah dipindahkan ke armada yang lebih besar untuk dibawa menuju TPA Tamangapa.

"Di Makassar ini banyak sekali gang dan lorong. Sehingga ada motor-motor roda tiga yang kita operasikan untuk mengangkut sampah dari dalam lorong. Nanti yang sampai ke TPA adalah mobil-mobil besar," jelas Appi, saat berdiskusi bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11).

Menurutnya, persoalan lain yang perlu dibenahi adalah belum seragamnya sistem manajemen pengangkutan sampah di setiap kecamatan.

Ada wilayah yang menjalankan pengangkutan pada malam hari, sementara kecamatan lainnya baru bergerak pada pagi hari.

Dikatakan, pola pengangkutan dan pengelolaan armada pun berbeda-beda, menyesuaikan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Belum lagi aktivitas pengangkutan sampah dari sektor usaha seperti hotel, restoran, dan kafe (Horeka) yang sebagian memiliki pola pengelolaan tersendiri. Ada yang menggunakan jasa penjemputan, ada pula yang mengangkut sampahnya secara mandiri.

Kondisi tersebut, kata Munafri, menjadi alasan perlunya membangun satu sistem kendali yang mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas pengangkutan sampah.

"Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut," tegasnya.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Pemkot Makassar berharap dapat mengetahui secara pasti kebutuhan armada, biaya operasional, penggunaan BBM, hingga jumlah layanan pengangkutan yang harus dibayarkan setiap bulan.

Langkah ini sekaligus diharapkan mengurangi potensi persoalan administrasi, ketidaksesuaian pembayaran, hingga temuan dalam pengelolaan anggaran kebersihan, termasuk persoalan honor dan biaya operasional yang selama ini sulit dihitung secara menyeluruh.

Appi menilai, selama sistem masih berjalan dengan pola yang berbeda-beda dan belum didukung pencatatan terintegrasi, pemerintah akan kesulitan memperoleh gambaran utuh mengenai total kebutuhan anggaran kebersihan Kota Makassar.

"Terlalu banyak komponen di dalamnya, mulai dari penyapu, petugas pengangkutan, kendaraan roda tiga, hingga mobil pengangkut sampah," ungkapnya.

Di tengah rencana modernisasi tersebut, Munafri menegaskan bahwa perubahan sistem pengangkutan sampah tidak boleh menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja dan menggantungkan hidup dari sektor persampahan.

Menurutnya, transformasi manajemen bukan berarti menggantikan seluruh tenaga kerja dengan teknologi atau menghilangkan peran pemulung.
Justru, orang-orang yang selama ini terlibat dalam aktivitas persampahan harus tetap mendapatkan ruang dan dilibatkan dalam sistem yang akan dibangun.

"Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata," terangnya.

Ia juga melihat perlunya pembentukan klaster atau pengelompokan dalam sistem pengelolaan persampahan agar setiap kelompok pekerja memiliki peran yang jelas dan dapat terintegrasi dengan pola operasional yang baru.

Dengan demikian, pembenahan tidak hanya berorientasi pada efisiensi kendaraan dan anggaran, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pekerjaan serta aktivitas ekonomi masyarakat di sektor persampahan.

Selain persoalan operasional, Appi juga menyoroti pentingnya penghitungan retribusi persampahan yang lebih akurat dan berkeadilan.

Ia menjelaskan, Pemkot Makassar selama ini memberikan pembebasan retribusi kepada kelompok rumah tangga tertentu berdasarkan kategori daya listrik sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi.

Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat dan kawasan perumahan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi yang menjadi bagian dari potensi penerimaan retribusi daerah.

Ke depan, penghitungan biaya layanan dan penerimaan retribusi diharapkan dapat dilakukan lebih transparan sehingga pemerintah bisa mengetahui keseimbangan antara biaya operasional, penerimaan, serta kebutuhan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Yang kita inginkan, ada perhitungan yang jelas. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa retribusi yang masuk, dan bagaimana masyarakat yang memang perlu dibantu tetap mendapatkan pembebasan," tutup Appi.

 

Penulis: Nursinta

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua