KabarMakassar.com - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan anomali dalam pengelolaan pemerintahan yang menjadi perhatian KPK.
"Saya memastikan setiap catatan tersebut akan didalami lebih lanjut melalui mekanisme klarifikasi dan audit oleh Inspektorat sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal pemerintah Kota," terangnya dalam rapat kordinasi (Rakor) Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar di ruang Sipakatau lantai II Balaikota Makassar, Selasa (03/11).
Ditegaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Appi, catatan yang disampaikan KPK menjadi perhatian serius sekaligus bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia berharap, melalui pendalaman lebih detail, berbagai anomali yang ditemukan dapat dijelaskan secara objektif berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit.
"Kita berharap dari beberapa kasus yang menjadi anomali ini akan kita dalami lebih detail. Seperti yang disampaikan Pak Direktur, akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan audit," jelasnya.
Appi menekankan, pengawasan internal memiliki peran penting untuk memastikan setiap catatan tersebut memperoleh kejelasan dan tidak menimbulkan persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan administrasi.
Karena itu, Inspektorat Kota Makassar diminta menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk melakukan klarifikasi dan audit terhadap berbagai catatan yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi bersama KPK.
"Ini penting sekali bagi kita untuk memastikan pengawasan internal, dalam hal ini Inspektorat, melakukan klarifikasi dan audit untuk memastikan anomali-anomali tersebut. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Selain catatan dari KPK, Appi juga menyebut terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian terkait DPRD dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan Inspektorat.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Makassar akan menunggu hasil pemeriksaan tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan.
"Beberapa catatan dari DPRD juga akan ditindaklanjuti melalui Inspektorat. Kita tunggu bagaimana hasilnya nanti," tambahnya.
Appi berharap, proses tersebut tidak sekadar menjadi tindak lanjut administratif, tetapi juga momentum memperkuat sistem pengendalian internal dan membangun budaya integritas di seluruh perangkat daerah.
"Dengan arahan KPK, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar kita laksanakan secara tertib, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Makassar," tukas Appi.
Penulis: Nursinta
