KabarMakassar.com — Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti minimnya alokasi anggaran sektor pertanian dalam Rancangan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2027.
Anggaran urusan pertanian tercatat hanya sebesar Rp298,86 miliar atau sekitar 2,8 persen dari total belanja daerah yang ada.
Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Sofyan Syam, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Sulsel 2027 dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Kamis (05/11).
Golkar menilai alokasi tersebut belum mencerminkan besarnya peran Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Terlebih, pemerintah provinsi juga menempatkan hilirisasi sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Untuk provinsi yang menyandang peran lumbung pangan nasional, hal ini menimbulkan tanda tanya tentang kesiapan hilirisasi,” kata Sofyan Syam.
Fraksi Golkar juga menyoroti porsi belanja modal sektor pertanian yang hanya sekitar Rp2,84 miliar atau 0,95 persen.
Menurut Golkar, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi agar dukungan terhadap sektor pertanian tidak hanya berorientasi pada program.
"Tetapi juga diwujudkan melalui penguatan sarana dan prasarana produksi," terangnya.
Golkar mendorong pemerintah provinsi memperkuat keberpihakan anggaran terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
"Tentu itu perlu didukungan melalui penyediaan sarana produksi, pembangunan infrastruktur pertanian dan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian, penyuluhan, serta perlindungan bagi petani dan nelayan," ujarnya.
Selain itu, pengembangan hilirisasi perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat.
"Sehingga sektor pertanian tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan," tukasnya.
Penulis: Nursinta
