kabarbursa.com
kabarbursa.com
banner 728x250
News  

Abraham Samad Minta Polisi Tangkap Tersangka Firli Bahuri

banner 468x60

KabarMakassar.com — Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad meminta Polri untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Firli Bahuri. 

Karenanya ia mendesak dikeluarkannya surat perintah penahanan oleh Polda Metro Jaya. Menurutnya penangkapan dilakukan salah satu alasan agar tidak menghilangkan barang bukti dalam proses penyelidikan kepolisian. 

Pemprov Sulsel

Apalagi, kata Abraham Samad bahwa Firli dianggap seringkali menghambat pemeriksaan perkara kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) karena tiga kali kali mangkir. 

"Oleh karena adanya indikasi menghambat jalannya pemeriksaan yang nyatanya tidak bisa lagi dibantah, maka sudah cukup bukti dan alasan untuk Kapolri atau kepolisian untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firli,"ujar Abraham Samad di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/11) saat dikutip di metroTV.

Dimana kedatangan Abraham Samad di depan gedung Merah Putih itu didampingi mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, dan Novel Baswedan serta lainnya.

Abraham Samad menuturkan surat penangkapan terhadap Firli Bahuri harus segera dilakukan supaya Firli tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, mempersulit jalannya pemeriksaan, dan tidak menghilangkan alat bukti.

Karena jika tidak segera ditangkap, kata Abraham, Firli akan menghambat jalannya pemeriksaan.

"Kami mohon kepada pihak kepolisian untuk segera mengeluarkan surat penangkapan kepada Firli agar supaya Firli segera dibawa ke kepolisian dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Firli harus segera ditahan," ungkap Abraham.

Abraham menyebut momentum ini adalah momentum untuk membersihkan KPK dari penjahat-penjahat yang berada di internal KPK.

Sebab selama ini, banyak oknum internal KPK yang mencoba merusak marwah pemberantasan korupsi dan merusak kelembagaan KPK.

"Kita tahu bahwa Firli tidak mungkin bermain seorang diri. Oleh karena itulah menjadi tugas kepolisian untuk membongkar siapa saja yang terlibat selain Firli,"ungkapnya.

Senada juga dikatakan mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang mengkritik kinerja Dewan Pengawas KPK (Dewas). Dimana Dewas KPK sejauh ini tidak memberikan harapan publik dalam peran mengawasi para insan KPK.

"Kita harap Dewas KPK bisa lebih tegas dalam memutuskan perkara etik di tubuh KPK,"ujar Novel Baswedan.

Sementara itu, kasus ini berawal saat ada aduan masyarakat masuk ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan yang dialami SYL oleh pimpinan KPK pada Sabtu (12/8) lalu. Namun, tidak disebut sosok pelapor dan terlapor dengan alasan masih diselidiki.

Kemudian, polisi menerbitkan surat perintah pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) pada Selasa (15/8) lalu, sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan atas informasi atau pengaduan masyarakat tersebut. Pada 21 Agustus 2023, diterbitkan surat perintah penyelidikan.

Sehingga, tim penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian upaya penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari aduan masyarakat tersebut.

Dalam proses penyelidikan dilakukan serangkaian klarifikasi atau permintaan keterangan kepada beberapa pihak.

Pemeriksaan dilakukan mulai 24 Agustus-3 Oktober 2023 dan pemeriksaan terakhir dilakukan terhadap SYL pada Kamis (5/10) lalu.

Kasus dugaan pemerasan ini telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan usai gelar perkara di ruang gelar perkara Bagian Pengawas Penyidikan (Bag Wasssidik) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Jumat (6/10) lalu.

Kesimpulan gelar perkara ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan pemerasan.

Yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaan, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk kerja sesuatu bagi dirinya sendiri dengan kata lain gratifikasi atau pemberian suap.

Setelah naik penyidikan, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan ini untuk melakukan serangkaian penyidikan mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangka.

PDAM Makassar