kabarbursa.com
kabarbursa.com
banner 728x250
News  

Abraham Samad Desak Ketua KPK Firli Bahuri Dinonaktifkan

banner 468x60

KabarMakassar.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015 Abraham Samad mendesak penonaktifan terhadap Firli Bahuri Ketua KPK.

Dimana ia menilai seharusnya Firli Bahuri nonaktif dari jabatannya terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan selama polisi mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan Pimpinan KPK pada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Pemprov Sulsel

"Sebenarnya kalau mau idealnya, pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan harusnya nonaktif dulu agar itu mempermudah proses pemeriksaan di Polda," ujar Abraham Samad saat dikutip kanal youtube MetroTV, Kamis (26/10) malam.

Samad juga mengatakan sikap serupa pernah dilakukan Syahrul ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Politikus NasDem itu mengajukan pengunduran diri pada Presiden Joko "Jokowi" Widodo usai ditetapkan sebagai tersangka.

"Harusnya juga demikian dilakukan oleh pimpinan KPK. Paling tidak, kalau dia tidak mengundurkan diri, dia nonaktif dulu. Agar supaya pemeriksaan di kepolisian bisa berjalan lancar," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menilai Firli tak perlu mundur dari jabatannya. Sebab, hal itu merupakan hak dan kewajiban Firli sebagai pimpinan KPK.

"Sepanjang ketua dalam hal ini Pak Firli masih sebagai pimpinan, tentunya masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan tugasnya selaku pimpinan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak seperti dikutip dari YouTube KPK, Kamis (12/10) lalu.

Tanak mengatakan pihaknya tidak khawatir ada konflik kepentingan karena dugaan pemerasan Pimpinan KPK pada Syahrul Yasin Limpo dengan diusut Polda Metro Jaya.

Sebab, keterlibatan Firli dinilai tak mempengaruhi kasus yang tengah diusut KPK saat ini.

"Buktinya sejak pengaduan ada, kemudian penyelidikan dan penyidikan tetap saja berjalan lancar, tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka," ujarnya. 

Sementara itu, Polda Metro Jaya saat ini mengusut dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Sejumlah pihak sudah diperiksa polisi, termasuk Syahrul. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan.

Namun, belum ada sosok yang ditetapkan sebagai tersangka. Firli pun mengakui sempat bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo. Namun, menurutnya pertemuan berlangsung saat politikus NasDem itu belum berperkara di KPK.

Mekanisme pengawasan di antara para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak dijalankan secara efektif, sehingga berakibat muncul kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Padahal menurut mantan Komisioner KPK Saut Situmorang, mekanisme pengawasan di antara pimpinan seharusnya dijalankan secara kolektif kolegial supaya mereka tetap independen dan tidak melanggar aturan.

“Jadi check and balance antarkolektif kolegial kayanya sudah enggak jalan di sana,” kata Saut Situmorang dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, seperti dikutip pada Senin (9/10).

Di sisi lain, muncul dugaan Ketua KPK Firli Bahuri terlibat dugaan pemerasan itu, meski sudah dibantah. Sedangkan Syahrul disebut-sebut tersangkut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut KPK.

Foto pertemuan antara Firli dan Syahrul di sebuah tempat yang diperkirakan lapangan bulutangkis kemudian beredar luas di internet.

Perkara dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul saat ini tengah disidik oleh Polda Metro Jaya. Menurut Saut, dalam penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, penyidik KPK kesulitan mendapatkan tandatangan Firli.

Alhasil, surat perintah penyidikan kasus itu diteken oleh komisiner lain di KPK pada 26 September 2023, atau saat Firli Bahuri pergi ke Korea Selatan.

“Kolektif kolegialnya ini gimana? Karena gini, di dalam ekspose di KPK, itu untungnya KPK itu di sana ada jaksa. Jaksa itu sudah ngebayang ini, gue tuntut pakai pasal berapa orang ini,” kata Saut.

Di sisi lain, pengendalian diri dan sikap waspada supaya pimpinan KPK tidak melanggar etik atau bertemu pihak-pihak berperkara juga sudah diatur.

Saut mencontohkan pada masa kepemimpinannya, setiap pimpinan KPK selalu berkabar kepada sejawat pimpinan saat berkegiatan di luar untuk mengurangi risiko itu. Sebab berdasarkan riset, kata Saut, pimpinan KPK mempunyai ratusan risiko.

“Dulu kalau kita mau pergi gitu, 'eh nanti sore kita mau badminton nih, di mana,' itu memberitahu yang lain, setelah insiden ketemu siapa tadi, karena itu mengurangi risiko,” ujar Saut.

Selain itu, kata Saut, pimpinan KPK juga wajib menaati aturan etik guna meminimalisir risiko-risiko yang muncul dan mengganggu kemandirian lembaga itu.

Saut mencontohkan, kode etik itu diterapkan ketika seorang pimpinan KPK hendak bersantap di sebuah restoran, atau masuk elevator dan bertemu dengan seseorang, sampai tata cara berfoto bersama siapapun.

“Itu semua diatur. Foto saja harus begini, enggak boleh tangannya gimana, itu sampai detail-detail itu dibuat. Jadi maksud saya kalau detail-detail itu diikuti, termasuk detail-detail kolektif kolegial, mereka akan check and balance satu sama lain,” ujar Saut.

Sementara itu, Polda Metro Jaya saat ini menangani kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Syahrul. Dimana tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di dua rumah terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dimana salah satu rumah yang digeledah yakni kediaman Ketua KPK Firli Bahuri. Penggeledahan di rumah Firli di kawasan Bekasi dibenarkan oleh Ketua RT setempat, Rony Napitupulu, Kamis (26/10). Rony mengatakan kemarin siang ada sejumlah personel polisi di kediaman Firli. 

Terkait kasus ini, pihak kepolisian sudah melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti dalam kasus tersebut.

Pada Jumat (6/10) kemarin, polisi menaikkan status perkara naik ke tahap penyidikan. Setidaknya ada 3 dugaan kasus yang ditemukan, di antaranya dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian (Kementan).

Puluhan saksi sudah diperiksa sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, termasuk SYL. Selain itu, ada Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, ajudan Firli Bahuri Kevin Egananta, Direktur Dumas KPK Tomi Murtomo, hingga saksi ahli mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Mochammad Jasin.

Terbaru, Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah diperiksa Polda Metro Jaya. Sedianya Firli diperiksa pada Jumat (20/10) pekan lalu. Namun Firli absen dengan alasan perlu mempelajari materi pemeriksaan dan terdapat kegiatan lain ketua KPK yang sudah diagendakan.

Akhirnya Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Selasa (24/10). Namun, melalui surat kepada penyidik, Firli Bahuri minta diperiksa di Bareskrim Polri meskipun kasus tersebut ditangani Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

PDAM Makassar