KabarMakassar.com -- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis data hasil survei per Maret 2022, terdapat 5 daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Daerah ini antara lain Kabupaten Jeneponto dengan persentase 14,28 persen, Pangkep 14,28 persen, kemudian Luwu Utara dengan persentase 13,59 persen. Selain itu, Kabupaten Luwu terdapat 12,52 persen dan Enrekang 12,47 persen.
Menanggapi hal tersebut, Sejumlah wakil rakyat di DPRD Sulsel berharap partisipasi semua pihak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di 5 daerah tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Sri Rahmi mengatakan, Pemerintah Provinsi seharusnya mengembangkan potensi di 5 daerah tersebut untuk mendorong peningkatan ekonomi.
"Melihat indikator dari pendapatan masyarakat perkapitanya yang rendah. Nah Pemerintah Provinsi harus lakukan dua langkah, yakni apa potensi yang bisa dikembangkan di daerah tersebut agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tidak seperti BLT, bisa makan sesaat tapi tidak survive. Dan kedua, pengembangan potensi SDM daerah tersebut," ujarnya kepada Kabarmakassar.com, Rabu (13/04).
Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, perlu evaluasi seperti melihat perencanaan strategis Bapenda daerah masing-masing. Apa yang telah dikerjakan dan program apa yang meleset sehingga perekonomian tidak bertumbuh.
"Nah data Ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terkait rencana strategis Pemprov. kita harapkan harus memperhatikan renstra tahun depan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel lain Husmaruddin menyebut, bahwa Luwu Utara dan Luwu sangat subur, berarti hal ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah beserta jajarannya mensejahterakan rakyatnya.
Tana Luwu, lanjutnya, dua daerah dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Wakil rakyat Dapil Luwu Raya itu menilai mungkin program terkait Ketahanan Pangan tidak jelas begitupun pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
"Kita tidak mau intervensi Pemdanya padahal adaji di RPJMD nya. Begitupun belum berhasil menciptakan perputaran uang dalam daerahnya dengan memperbaiki destinasi wisata serta UMKM," kata Dewan fraksi PAN itu.
"Mungkin lain RPJMD lain programnya dalam arti tidak tepat sasaran untuk Kesejahteraan Rakyat," tambahnya.
Ia berharap kepada Bupati Lutra dan Luwu dapat membuat program prioritas untuk kebutuhan dasar masyarakat. Serta fokus dalam program yang bisa mempercepat kesejahteraan rakyat bukan program yang memperkaya kelompok tertentu.
