KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Kota Makassar di tahun 2024 mendatang. Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi pun intens melakukan rapat kordinasi bersama para OPD terkait, Camat dan Lurah. Karenanya, pada rapat yang ke 2 ini, Fatmawati kembali memanggil OPD terkait, Camat dan Lurah untuk menagih data terupdate masyarakat miskin dari setiap kelurahan.
Langkah awal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Fatmawati Rusdi untuk memperbaiki tingkat akurasi data.
“Harus kita setor datanya dan kita mulai memperbaiki langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan,” ujarnya, Senin (19/6).
Fatmawati menekankan untuk melakukan pendataan awal dan apa saja inovasi yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem sendiri digolongkan jika masyarakat masih memiliki pemasukan di bawah 11 ribu rupiah perhari.
Ia juga menekankan kepada seluruh OPD agar bersama-sama melakukan kordinasi ke camat dan lurah untuk turun memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan skill. Sehingga, hasilnya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan ayo lebih kerja keras lagi. Programnya harus genjot terus. Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Sementara, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar, Nopriadi menjelaskan, berdasarkan data dari Kemenko PMK ada sebanyak 16 ribu KK di Kota Makassar yang dipetakan menjadi titik lokus pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi,” sebutnya.
Nopriadi mengungkapkan, untuk memastikan keakuratan data dalam program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kota Makassar akan dilakukan verifikasi ulang. Dengan melibatkan pihak kelurahan untuk melakukan verifikasi ke setiap kepala keluarga yang terdaftar P3KE.
"Dan ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi," ujar Nopriadi.
Menurutnya, kecamatan yang mendominasi jumlah data P3KE di Kota Makassar yakni salah satunya, kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar. Hal ini erat kaitannya dengan indikator-indikator terkait akses layanan publik.
“Di dua kecamatan itu karena ini erat kaitannya dengan akses layanan publik. Jadi P3KE itu sebagian itu indikatornya diambil berdasarkan akses layanan. Baik itu layanan akses ke Puskesmas dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Karenanya, ia pun menarget pendapatan warga yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem tahun ini dapat meningkat menjadi 28 ribu perhari dengan mengandalkan program-program dari OPD terkait.
Pasalnya, yang menjadi indikator penilaian apakah masyarakat tersebut masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem atau tidak, jika mereka memiliki pendapatan harian di bawah Rp11 ribu per hari.
