Misteri Pasien Positif Covid-19 Bernomor 286 di Sulsel?

Ilustrasi - INT

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Kamis (19/3) malam lalu mengumumkan adanya dua orang warga Sulsel yang dinyatakan positif terjangkit Virus Corona atau Covid-19, yakni pasien 285 dan 286. Menurut gubernur, keduanya berasal dari Makassar.

Pasien 285 telah meninggal dunia sebelum hasil laboratorium yang menyatakan dirinya positif Covid-19 keluar. yang bersangkutan sebelumnya diketahui baru saja pulang dari menunaikan ibadah umrah. Sementara pasien 286 masih dirawat di salah satu rumah sakit rujukan untuk kasus Covid-19 di Kota Makassar.

Jumat (20/3), Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Virus Corona (Covid-19) Kota Makassar melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan oleh tim dari Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Makassar di rumah dan tempat-tempat di sekitar kediaman almarhumah pasien 285 di Jalan Rajawali 3, Kelurahan Pannambungang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku, saat ini Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar tengah melakukan contact tracing atau penelusuran terhadap keluarga dan kerabat serta orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan almarhumah pasien 285, khususnya dalam dua pekan terakhir. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah dan memutus mata rantai penularan virus tersebut.

Hingga Jumat (20/3) malam, Iqbal menyebut, ada sebanyak 68 orang yang diketahui pernah atau telah melakukan kontak langsung dengan pasien 285, saat ini berada dalam pengamatan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar.

Ke-68 orang yang saat ini dalam pengamatan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar ini termasuk yang satu rombongan travel umrah dengan almarhumah pasien 285.

Misteri Pasien 286

Yang menjadi pertanyaan dan kekhawatiran sejumlah masyarakat di Sulsel khususnya Kota Makassar saat ini adalah siapa pasien 286 yang sampai saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit rujukan kasus Covid-19 di Makassar tersebut.

Siapa saja orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien tersebut? Apa langkah yang dilakukan otoritas terkait untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dari pasien 286? Hingga saat ini belum ada penjelasan dari otoritas yang berwenang.

Saat Gubernur Sulsel mengumumkan adanya dua pasien positif Covid-19 di Sulsel, sejumlah awak media sempat mempertanyakan secara khusus siapa pasien 286.

Namun, pada kesempatan itu gubernur tidak memberikan jawaban pasti.

“Beliau sehat, kita pantau terus,” jawab Nurdin singkat.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Arum Spink meminta pihak Pemerintah Provinsi Sulsel lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi tentang Covid-19 ini kepada publik.

“Kita minta terbuka. Walaupun lagi-lagi itu kembali ke personalnya orang, tapi itu soal teknis saja. Intinya kita minta terbuka saja,” kata Arum Spink, Jumat (20/3) malam.

Menurut pria yang akrab disapa Pipink itu, pihaknya sudah menggelar rapat dengan mengundang para akademisi, sejumlah dekan fakultas kesehatan dan ikatan dokter untuk dimintai saran dan masukan soal bagaimana langkah yang harunya diambil Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menyikapi kondisi ini.

“Rekomendasinya ini sudah sementara disusun, mungkin nanti langsung ketua dewan yang akan menyampaikan melalui konferensi pers. Mungkin besok itu konferensi persnya. Intinya kita minta pemprov terbuka dalam menyampaikan informasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih maksimal,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulsel, Judy Rahardjo juga meminta Pemerintah Provinsi Sulsel untuk transparan dan memperbaiki cara komunikasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Harus memperbaiki cara komunikasinya. Misalnya bagaimana caranya agar orang tidak panik. Ya tentu saja informasi yang transparan, tapi tetap soal kerahasiaan saya kira harus diperhitungkan. Jangan sampai menstigma keluarga dari korban. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan,” katanya.

Meski begitu, lanjut Judy, identitas pasien 286 ini penting untuk diketahui dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terhadap orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien bersangkutan.

“Tetap identitas ini menjadi penting untuk mengetahui atau melakukan tracing dan dicari tahu, supaya bisa diputus mata rantai penyebarannya,” ujarnya.

Desakan publik untuk mengungkap pasien memang saat ini masih perdebatan, namun pertimbangan keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi penting. Apalagi Covid-19 bukanlah aib.

Pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sendiri sudah menyadari bahaya ketidakterbukaan data para pasien itu sendiri.

Dilansir dari laman http://idionline.org yang mengutip dari tempo.co.id, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih mengatakan, pemerintah sebaiknya mulai membuka identitas pasien positif Covid-19. Hal ini penting untuk memudahkan penelusuran kontak pasien dan memprediksi penyebaran virus serta upaya pencegahannya.

Minimal, kata dia, pemerintah mengumumkan nama dan alamat lengkapnya.

“Cukup nama dan alamat, itu cukup. Itu sudah bisa dipetakan nanti penyebarannya kemudian bisa dipagari supaya tidak menyebar,” katanya dalam konferensi pers di Kantor PB IDI, Jalan Dr. GSSJ Ratulangi, Jakarta, Senin (16/3) lalu.

Faqih menjelaskan, keterbukaan informasi ini bermanfaat untuk memberikan peringatan kepada yang lain agar tidak mendeteksi yang sakit.

“Berkaitan dengan melindungi, memagari, dan contact tracing siapa yang berhubungan dekat dengan dia. Kalau tidak dilakukan itu sudah susah penyebarannya,” ujarnya.

Sementara, Dewan Pakar IDI M Nasser mengatakan, membuka identitas pasien positif Cobid-19 tidak termasuk membuka rahasia medis.

Ia menjelaskan, kerahasiaan medik diatur dalam empat undang-undang lex specialis, yakni Pasal 48 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 38 UU Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 38 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 73 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Secara materi, kata dia, isi pasal-pasal tersebut tidak berbeda jauh atau berulang.

“Dengan adanya empat undang-undang lex specialis ini, maka kami memegang azas hukum lex specialis derogat lex generalis,” kata Nasser.

Menurut Nasser yang juga Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia itu, dari empat UU itu rahasia medik seseorang bisa dibuka bila berhadapan dengan kepentingan kesehatan publik.

“Menyembunyikan identitas pasien terinfeksi Covid-19 hanya akan mendukung penyebaran rasa takut pada masyarakat,”ucapnya.

Nasser mencontohkan saat pemerintah mengumumkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif Covid-19. Hal tersebut dianggap menimbulkan simpati mendalam warga dan menimbulkan kesadaran kesehatan dari orang-orang yang pernah berhubungan dengannya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data dari http://covid19.sulselprov.go.id yang merupakan website resmi pusat informasi Covid-19 milik Pemerintah Provinsi Sulsel, hingga Sabtu (21/3) pukul 14:24 WITA, jumlah ODP di Sulsel ada sebanyak 50 orang (40 orang dalam proses pemantauan, dan 10 orang telah selesai dilakukan pemantauan); Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 27 orang (21 masih dirawat, dan 6 sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang); positif 2 orang (1 meninggal, 1 masih dirawat).

Reporter :

Editor :

Redaksi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI