News

Makassar Jadi Kota Pertama Sosialisasi Permenhub No.49/2017

Makassar Jadi Kota Pertama Sosialisasi Permenhub No.49/2017

Kabar Makassar -- Makassar ditunjuk sebagai kota pertama setelah Jakarta sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi di Four Point, Sheraton Makassar, Selasa, 17 Oktober 2017.

"Makassar ini kota pertama sosialisasi PM No.49/2017 setelah Permenhub ini disahkan di Jakarta. Padahal masih ada Kota Surabaya dan Medan yang bisa menjadi kota tujuan pertama sosialisasi ini," kata Ketua Panitia Pelaksana Sosialisasi PM No.49/2017, Arief R. Pabetinggi saat ditemui di Makassar hari ini.

Menurutnya, sosialisasi ini penting karena begitu banyaknya deregulasi yang harus dipahami masyarakat khususnya pelaku usaha di sektor transportasi terkait aturan baru tentang Jasa Pengurusan Transportasi atau dikenal dengan JPT.

Ketua DPW Asosiasi Pengusaha Truck Indonesia (Aptrindo) Sulsel, Sumirlan yang hadir di kegiatan itu memberikan respon positif atas adanya sosialisasi deregulasi JPT dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.

Hanya saja, kata dia adanya deregulasi baru seperti ini sebaiknya diikuti dengan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Sulawesi Selatan maupun daerah lainnya di Indonesia timur.

"Secara umum, deregulasi ini sudah tepat, tetapi pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi yang ada di daerah. Sebaiknya Pemerintah juga melihat bagaimana kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, yang saat ini sudah tidak sesuai dengan bisnis jasa pengangkutan," ucapnya.

Dia mencontohkan, banyak infrastruktur yang sudah tidak sesuai dengan arus pergerakan ekonomi khususnya bisnis jasa transportasi. "Kapasitas jalan dan jembatan sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan unit milik pengusaha usaha tanspprtasi. Bayangkan saja kalo kapasitas jalan dan jembatan hanya 50 ton, sementara aktifitas kendaraan saat ini sudah diatas itu," ucapnya.

Dia berharap, deregulasi harus dibenahi dari hulu ke hilir sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak menjadi beban pelaku usaha. "Jangan salahkan pengusaha kalo jalan rusak. Kami sudah menunaikan kewajiban kami, membayar pajak. Sebaiknya apa yang menjadi kewajiban pengusaha seimbang dengan fasilitas yang ada," kata dia.

Meskipun dia juga menghimbau agar pengusaha jasa transportasi juga mengikuti ketentuan agar tidak memuat barang di luar kapasitas kendaraan. "Kalau kapasitas mobil hanya 30 ton. Kapasitas itu saja yang diikuti, jangan berlebihan. Selain merusak jalan, ini juga bisa membahayakan. Kapasitas sopir truk juga harus memadai," ungkap dia.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari pengusaha angkutan, agen logistik, Angkasa Pura, Pelindo dan berbagai perwakilan lainnya.

Hadir juga Ketua Umum Hal DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI/ILFA), Yuki Hanafi bersama dengan Ketua DPW ALFI/ILFA dari berbagai daerah di timur Indonesia beserta sejumlah perwakilan dari pelaku usaha transportasi di Sulsel.

Redaksi

Related Articles

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close
%d bloggers like this: