Kuasa Hukum: Penetapan Tersangka DPRD Sulbar Kurang Alat Bukti

Proses Sidang Gugatan Kasus Korupsi DPRD Sulbar [Foto: Indrawan]
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kabar Makassar– Sidang gugatan pra pengadilan Andi Mappangara (Ketua DPRD Sulbar), Munandar Wijaya (Wakil Ketua DPRD Sulbar), Hamzah Hapati Hasan (Wakil Ketua DPRD Sulbar), dan Hamn (Wakil Ketua DPRD Sulbar) atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi Penyimpangan dana APBD Sulbar tahun anggaran 2016 oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar di gelar di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu 17 oktober 2018.

Pada sidang tersebut gugatan yang diajukan olah Andi Mappangara dan kedua wakilnya, disampaikan langsung oleh pengacaranya, Alyas Ismail. Namun berbeda dengan Hamzah Hapati Hasan yang juga terlibat dalam kasus tersebut, memilih tidak menempuh jalur hukum.

“Kami hadir disini itu mewakili orang, sedangkan yang satunya kami tidak tahu. Kata alyas Ismail yang ditemui disela sela sidang.

Alyas Ismail pada awak media mengatakan bahwa proses penetapan kliennya sebagai tersangka tidak dilengkapi dengan proses oenyidikan sebagaimana yang tertuang dalam KUHP dan SOP Kejaksaan Tinggi.

“Jadi tadi kami sudah bacakan secara jelas dan gamblang hal hal yang menjadi alasan apa dasar permohonan terkait soal penyidikan yang menurut klien kami dalam hal ini termohon di dalam proses penetapannya sebagai tersangka itu tidak dilengkapi dengan proses penyidikan sebagaimana seharusnya berdasarkan KUHP maupun berdasarakan SOP dari kejakasaan itu sendiri,” katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan, hal yang berkaitan dengan penyidikan dari fakta yang ada ternyata terdapat kenjanggalan. Dimana penetapan kliennya sebagai tersangka bersamaan dengan press release yang dilakukan di tanggal 4 Oktober lalu.

“Kemudian berkaitan dengan penyidikan bahwa dari fakta yang ada ternyata bahwa pentepatan tersangka itu bersamaan pada saat press release pada tanggal 4 itu menjadi pertanyaan kalau penetapan tersangkanya pada saat itu maka kapan dilakukan proses proses penyidikan sebagaimana KUHP, lalu kapan dilakukan proses pengumpulan bukti buktinya dan pemeriksaan saksi saksi,” sahutnya.

Jika berpatokan pada ketentuan pasal 1 ayat 4, minimal harus memenuhi dua alat bukti maka timbul beberapa pertanyaan atas penetapan penetapan Kejaksaan terhadap tersangka.

“Ini penting karena berdasarkan ketentuan di pasal 1 ayat 4, minimal terpenuhinya dua alat bukti dan itu menjadi pertanyaan pertanyaan, sebagaimana didalam penyidikan itu juga ada hal hal yang prinsip yang kami temukan bahwa ternyata pihak termohon dalam hal ini kejaksaan tinggi juga tidak pernah menyampaikan SPDP kepada termohon sebagai tersangka dan yang lebih aneh permohonan itu disampaikan justru setelah permohonan pengajuan prota ini dan lebih aneh lagi pengajuan SPDP itu justru kepada KPK. Sehingga sampai hari ini tidak ada SPDP yang disampaikan kepada para pemohon dan putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi kami sudah bacakan ini menjadi suatu keharusan,” jelasnya.

Penulis: Indrawan

[divider sc_id=”sc715063621187″]divider-3[/divider]

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.